Oleh: Iko Musmulyadi, Sociopreneur dan Pegiat Koperasi
Bulan Juli ini kita memperingati Hari Koperasi, 1 Juli untuk hari Internasional dan 12 Juli untuk peringatan Nasional. Peringatan Hari Koperasi menjadi penting untuk terus menyadarkan dan menyegarkan ingatan publik akan posisi strategis koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.
Meski lembaga ini banyak dicibir dan posisinya senantiasa terpinggirkan, namun sejatinya koperasi adalah gerakan ekonomi kerakyatan terbaik yang patut terus diperjuangkan.
Helldy-Sanuji adalah kepala daerah Cilegon periode 2020-2025. Bapak Helldy Agustian sebagai Walikota dan Bapak Sanuji Pentamarta sebagai wakil walikota. Pasangan ini dikenal sebagai Helldy-Sanuji saat pemilihan kepala daerah 2019 lalu.
Kepemimpinan Helldy-Sanuji di Cilegon memberikan harapan baru. Berbagai capaian dan kinerja positif diraih, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, birokrasi, dan sebagainya.
Sebut misalnya soal pengelolaan sampah, Cilegon tampil sebagai teladan nasional, menjadi tempat belajar bagi daerah lain. Belum lama ini tak sedikit Pemerintah Daerah dari kabupaten/kota lain dari luar Provinsi Banten yang studi banding mengenai pengelolaan sampah kepada Kota Cilegon.
Lebih dari itu, dibawah kepemimpinan Helldy-Sanuji Kota Cilegon telah meraih 30 penghargaan. Atas segudang prestasi itu warga kota cukup bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya.
Namun sayang seribu sayang, tidak demikian halnya untuk bidang ekonomi kerakyatan, khususnya terkait koperasi syariah. Sektor yang seharusnya mendapat perhatian besar dari pemerintah daerah, karena merupakan tulang punggung ekonomi rakyat, malah terabaikan.
Padahal Cilegon dikenal sebagai kota santri, kota religius, semestinya menjadi lahan subur dan kondusif bagi perkembangan koperasi syariah. Justru malah praktek bank keliling atau rentenir yang merajalela. Apalagi di era digital saat ini marak kegiatan pinjaman online (pinjol) yang mencekik rakyat kecil.
Di moment peringatan Hari Koperasi tahun ini sejatinya menjadi hari yang menggembirakan bagi publik Cilegon. Betapa tidak, Pemkot menjanjikan pendirian 25 unit Koperasi Syariah. Dilansir bisnisbanten.com pada 30 Maret 2023 dengan judul berita “Perkuat Ekonomi Masyarakat, Pemkot Cilegon Fasilitasi Pendirian 25 Koperasi Syariah”. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda. Bahkan terancam kandas.
Rencana itu sebenarnya sudah sejak 2021. Penulis ketahui saat mengikuti pelatihan koperasi syariah yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMK pada penghujung tahun di salah satu hotel di Cilegon. Waktu itu hadir sebagai narasumber para pengurus Koperasi BSI Bandung serta dihadiri oleh 40 orang peserta berasal dari MUI, guru madrasah, pondok pesantren, dan pengurus DKM.
Mereka adalah para calon pengurus Koperasi Syariah yang nanti akan dibentuk di lembaganya masing-masing. Penulis hadir mewakili Koperasi Syariah Forum Cilegon (KSFC). KSFC merupakan Koperasi Syariah pertama dan satu-satunya di Cilegon.
Setelah pelatihan itu Pemkot mengharapkan setidaknya ada 20 persen dari peserta pelatihan yang nantinya bisa mulai merintis pendirian koperasi syariah. Terus terang Penulis pesimis dengan harapan itu. Mengingat mereka yang hadir saat itu adalah para orang-orang tua, yang secara pemikiran tidak proaktif, tidak visioner dan tidak paham betul dengan apa itu koperasi. Sementara koperasi hanya bisa bertumbuh jika dikelola oleh orang-orang yang progresif, paham, dan memang butuh dengan koperasi.
Koperasi berdiri tumbuh dari bawah, mesti bottom up. Apa yang Penulis khawatirkan terjadi, hingga saat ini tak satupun koperasi syariah baru berdiri di Cilegon.
Sementara, Penulis dengan KSFC-nya saat itu menjadi satu-satunya peserta pelatihan dengan koperasi syariah yang sudah berdiri dan beroperasional dengan jumlah anggota sekitar 250 orang.
Tiga bulan pertama berjalan bagus, dengan 2 gerai beroperasi meraup omset di bulan pertama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Capaian yang luar biasa sebenarnya untuk sebuah koperasi baru.
Hal itu, sempat Penulis ceritakan dan sampaikan kepada Dinas Koperasi UMK itu agar sebaiknya Pemkot fokus saja dengan pembinaan terhadap KSFC, dibantu, disupport, dan difasilitasi apa yang menjadi kekurangannya. Tidak perlu membuat yang baru, apalagi sampai 25 unit. Karena tidak mudah memang.
Penulis juga sempat sampaikan hal itu kepada Kepala Daerah, yang selama ini mengklaim sebagai Bapak UMKM Cilegon, tapi tak ada respon. Bahkan saat launching 2 gerai KSFC juga mengundang Kepala Daerah tapi tidak hadir.
Padahal respon dan antusiasme masyarakat saat itu sungguh luarbiasa. Launching KSFC dihadiri oleh tokoh kecamatan, kelurahan, RT-RW, Polsek, dan Kodim. Anehnya, beberapa pekan kemudian Kepala Daerah yang kami undang dan tidak hadir itu, justru datang pada peluncuran koperasi konvensional di kecamatan Ciwandan, padahal hingga kini juga tidak jelas pergerakan koperasinya.
Ini menunjukkan belum ada Political Will yang kuat dari Kepala Daerah terhadap pengembangan koperasi syariah di Cilegon. Sangat disayangkan.
KSFC hadir untuk pemberdayaan ekonomi usaha rakyat kecil. Puluhan pelaku UMKM waktu itu menitipkan produknya di 2 gerai KSFC. Penulis merasakan betul seperti apa denyut nadi pergerakan UMKM di lapangan, karena hari-hari bersama mereka. Terlebih akibat pandemi Covid-19 tak sedikit pelaku usaha yang terpukul, kekurangan modal, kesulitan pemasaran, dan akhirnya gulung tikar.
Secara aktif Penulis mencoba mendampingi mereka. Memberikan pelatihan digital marketing agar UMKM adaptif dengan bisnis digital. Penulis menyediakan pasar online untuk memudahkan pemasaran produk-produk mereka melalui aplikasi marketplace forumcilegon.com dan juga 14 WA Group berisi lebih dari 3000 warga kota.
Alhamdulillah banyak diantara mereka yang terbantu. Bertambah pelanggannya, bertambah omsetnya, dan meningkat penghasilan. Penulis mencatat lebih dari 40 pelaku UMKM menjapri Penulis menyampaikan ucapan terima kasih. Adapun untuk membantu akses permodalan, direncanakan setelah 2 tahun berjalan KSFC akan menjalankan unit Simpan Pinjam.
Mengingat persoalan permodalan adalah masalah utama UMKM untuk berkembang. Sementara kebanyakan lembaga keuangan perbankan enggan berhubungan dengan UMKM, disamping mereka juga tidak bankable. Yang paling dikhawatirkan secara syariat adalah unsur ribanya.
Namun keberadaan KSFC yang awalnya sudah bagus itu tidak mendapat dukungan, amat disayangkan tidak nampak dukungan nyata dari Kepala Daerah terhadap koperasi syariah yang sudah ada.
Helldy-Sanuji adalah pemimpin yang religius. Penulis meyakini komitmen dan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah tidak diragukan. Namun, bisa jadi karena Kepala Daerah mendapatkan info yang tidak benar dari pembisiknya sehingga mengabaikan KSFC, koperasi syariah pertama dan satu-satunya di Cilegon. Sesuatu yang sebenarnya menjadi asset berharga bagi Cilegon. Kepala Daerah kurang memahami kondisi di lapangan.
Saat ini Pemkot Cilegon kesulitan, terlebih dengan keluarnya Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Pasal 8 ayat (4) menyebutkan “Modal Usaha Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
Penyiapan modal awal koperasi sebanyak lima ratus juta rupiah tentu akan memberatkan masyarakat yang akan mendirikan koperasi baru. Meski sebenarnya pemerintah pusat punya maksud baik yaitu untuk menseleksi koperasi. Kalau dulu pemerintah berorientasi pada kuantitas, pokoknya berdiri koperasi sebanyak-banyaknya. Tapi ke depan lebih berorientasi kepada kualitas. Tidak perlu jumlah koperasinya yang banyak. Yang paling penting adalah hadirnya koperasi yang berkualitas meski tidak banyak tapi jumlah anggotanya yang banyak.
Akhirnya niat Pemkot Cilegon menghadirkan 25 unit koperasi Syariah di tahun 2023 hanya tinggal mimpi. Kecuali Pemkot mau menyiapkan dana Rp 12,5 miliar untuk membantu pendirian 25 unit koperasi syariah yang baru itu. Rasanya tidak mungkin. Selain beresiko juga duitnya darimana?
Wallahu’alam
