PANDEGLANG– Pusat Kajian dan Riset Masyarakat (PURMA) menyoroti pentingnya pengawalan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang Tahun 2025.
Ahmad Syafaat selaku Direktur Eksekutif PURMA menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah agar benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“APBD adalah instrumen utama pembangunan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka potensi kebocoran anggaran dan ketidaktepatan sasaran bisa terjadi. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus aktif mengawal,” ujarnya, Senin, (21/4/2025).
PURMA berencana melakukan kajian mendalam terhadap alokasi APBD 2025 dan mengawal kebijakan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Pandeglang.
“Kami akan melakukan pemantauan terhadap sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau malah disalahgunakan,” tambahnya.
Selain itu, PURMA juga mengajak masyarakat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil untuk turut serta dalam pengawasan APBD dengan memanfaatkan mekanisme keterbukaan informasi publik.
“Kami akan membentuk tim pemantau yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media dan akademisi, guna memastikan realisasi APBD berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Hal ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran daerah adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan APBD Pandeglang 2025 benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.**
