Wisata Anyer

HMI MPO Pandeglang Tolak Pemindahan Badak Jawa dan Minta Penetapan WUP Ujung Kulon Dicabut

Dindik Hari Pahlawan

PANDEGLANG – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Pandeglang menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta pemerintah mencabut penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di wilayah perairan sekitar kawasan Ujung Kulon.

Formatur Ketua Cabang HMI MPO Pandeglang, Khoeru Rosi, yang menilai persoalan pemindahan Badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan ekosistem dan keberlanjutan kawasan konservasi Ujung Kulon.

Menurut dia, di tengah munculnya wacana pemindahan satwa langka tersebut, terdapat persoalan lain yang perlu mendapat perhatian, yakni penetapan sebagian wilayah perairan sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

“Ujung Kulon bukan sekadar hamparan wilayah yang dapat dipandang melalui kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Ujung Kulon merupakan warisan ekologis, benteng keanekaragaman hayati, serta habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya menjadi tanggung jawab bersama,” kata Khoeru, Rabu (18/11/2026).

Indorama Hari Pahlawan

Ia mengatakan, penetapan WUP memang tidak serta-merta menjadi izin operasional pertambangan. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan.

HMI MPO Pandeglang mengingatkan agar kebijakan pengelolaan sumber daya mineral tidak menimbulkan risiko terhadap kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Terlebih, Ujung Kulon merupakan habitat penting bagi kelangsungan hidup Badak Jawa yang keberadaannya perlu dilindungi.

“Jangan sampai perencanaan pengelolaan sumber daya mineral justru membuka ruang risiko terhadap kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi,” ujarnya.

PT PCM Pahlawan

Atas dasar itu, HMI MPO Pandeglang meminta pemerintah mengevaluasi dan mencabut penetapan WUP di wilayah perairan sekitar Ujung Kulon serta mengutamakan perlindungan kawasan konservasi.

“Jangan bicara menyelamatkan Badak Jawa jika ruang hidupnya tidak mendapat jaminan perlindungan!” tegas Khoeru.***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien