PANDEGLANG – Belasan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang mengelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Pandeglang, Selasa (16/08/2022).
Aksi tersebut dipicu kesewenangan Bupati Pandeglang dalam pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang.
Salah seorang orator dalam aksi tersebut Burhanudin mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan pada kebijakan Bupati Pandeglang yang terkesan mengedepankan kepentingan dalam pengangkatan Dirut RSUD Berkah karena yang menjabat sekarang bertabrakan dengan UU Nomor 44 tahun 2009 Tentang rumah sakit belum dan Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perjanjian rumah sakit.
“Aroma kepentingannya sangat kuat dalam pengangkatan Dirut RSUD Berkah Pandeglang hal itu dibuktikan sudah tahu ada aturannya malah terus dilabrak. Jangankan pelayanan untuk akreditasi saja tidak layak karena Dirut yang baru tidak sesuai aturan yang ada,” tegasnya kepada Fakta Banten.
Dia menyampaikan ada beberapa pasal yang di tabrak pada pengangkatan Dirut RSUD Berkah yang di lakukan pada Selasa 11 Juli 2022 aturan tersebut salahsatunya adalah pasal 34 UU No 44 Tahun 2009 yang mengatakan direktur utama merupakan harus seorang medis/dokter.
“Bupati harusnya lebih faham tentang aturan ini dan dirut yang baru jangan sok bicara pelayanan prosesnya saja sudah melabrak aturan,” ungkapnya.
Aktivis PMII lainya Tb Kribo menyampaikan beberapa tuntutan agar Pemkab Pandeglang bisa segera meluruskan dan merapihkan kondisi manajemen RSUD Berkah Pandeglang, pertama pelayanan pada warga, tinjau ulang pengangkatan Dirut RSUD Berkah Pandeglang.
Jangan sampai Bupati Pandeglang dianggap sewenang-wenang karena melawan perundang-undangan.
“Jika hal ini dipaksakan berarti benar panitia dalam lelang jabatan ada main mata dengan peserta. Tidak hanya itu jika hal ini dipaksakan akan berdampak juga pada pelayanan, karena akan terhambat akreditasi dan berbenturan dengan aturan tentang rumah sakit,” ujarnya. (*/Gus)
