NU-Muhammadiyah Keluar, Bukti Ketidakpahaman Mendikbud Soal Sejarah
JAKARTA – Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi pertanyaan besar. Padahal, ini merupakan program pendidikan nasional.
Kedua lembaga besar ini memandang bahwa seleksi daripada program ini tidak jelas. Pasalnya, terdapat beberapa organisasi yang lolos disebut tidak memiliki kompeten, salah satunya terlihat dari usulan program yang seperti karya tulis ilmiah.
Baca juga: Muhammadiyah-NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
Selain itu, ada yang jadi pertanyaan, yakni kenapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengajak beberapa organisasi yang baru di dunia pendidikan untuk menjalankan program tersebut. Bukan, yang lebih paham seperti NU dan Muhammadiyah.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji pun mengungkapkan, hal ini menjadi bukti bahwa Nadiem tidak mengetahui masa lalu, khususnya untuk peran NU dan Muhammadiyah dalam memberantas masyarakat buta huruf sebelum kemerdekaan Indonesia.
“Ini mungkin ketidaktahuan Mendikbud, ketika dulu awal dilantik ini memang Mas Menteri pernah bilang ‘aku ngga tau masa lalu, tapi kira-kira aku tau masa depan’, ya ini membuktikan kebenaran itu, orang bicara pendidikan itu sebelum Indonesia merdeka, siapa yang mendidik bangsa ini, kalau bicara ormas ya NU dan Muhammadiyah, mereka punya sekolah dan pesantren dan sudah menjalankan pendidikan sebelum Indonesia merdeka,” terang dia kepada wartawan, Kamis (23/7/2020).
Menurut dia, kekecewaan NU dan Muhammadiyah ini merupakan pukulan berat bagi Kemendikbud. Padahal, kedua belah pihak menganggap program ini bagus dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, namun karena adanya organisasi yang dianggap asal pilih, mereka memutuskan mundur.
“Mereka dikecewakan dengan program organisasi penggerak ini jadi ada masalah besar tentunya, yang jelas program ini bermasalah. Publik juga mempertanyakan soal kenapa ada lembaga-lembaga CSR dapat dana Gajah yang terlibat dalam program ini,” ujarnya. (*/Jawapos)