BPKAD Kabupaten Serang Percepat Sertifikasi Aset Daerah, 841 Bidang Tanah Telah Bersertifikat
SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memperkuat pengamanan aset milik daerah melalui program percepatan sertifikasi tanah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset pemerintah memiliki kepastian hukum, tertib administrasi, serta dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
Kabid Aset BPKAD Kabupaten Serang, Erwin Setiawan, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 2.000 bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemkab Serang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 841 bidang telah memiliki sertifikat.
Sementara itu, ratusan bidang lainnya masih dalam proses pensertifikatan melalui koordinasi dan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Jadi, dari sekitar 2.000 bidang itu yang sudah bersertifikat sebanyak 841 bidang. Kemudian ada bidang-bidang lainnya yang sedang diproses bersama teman-teman BPN,” kata Erwin, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, proses pensertifikatan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, riwayat kepemilikan tanah, serta hasil pengukuran di lapangan.
Dalam perkembangannya, jumlah bidang tanah yang tercatat mengalami penyesuaian dari sebelumnya sekitar 1.900 bidang menjadi kurang lebih 2.000 bidang.
Penyesuaian tersebut salah satunya dipengaruhi proses sertifikasi aset jalan yang harus mengikuti batas administrasi wilayah.
Menurut Erwin, satu ruas jalan yang secara fisik merupakan satu kesatuan dapat terbagi menjadi beberapa bidang sertifikat apabila melintasi sejumlah desa, kecamatan, atau batas alam seperti sungai.
“Ketika dilakukan pengukuran, ternyata satu ruas jalan bisa melintasi beberapa desa. Jadi, sertifikasinya harus menyesuaikan batas wilayah. Akhirnya satu ruas jalan bisa terbagi menjadi beberapa bidang,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, BPKAD Kabupaten Serang terus melakukan koordinasi dengan BPN, termasuk memanfaatkan sistem pendaftaran melalui akun mitra sehingga proses pengajuan dokumen dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Pada 2026, BPKAD Kabupaten Serang menargetkan pensertifikatan sebanyak 200 bidang tanah.
Meski pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong progres sertifikasi melalui penyelesaian administrasi dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.
Erwin menyebutkan, sejumlah kendala yang membutuhkan penanganan antara lain kelengkapan riwayat tanah, penyesuaian dokumen administrasi di tingkat desa, serta proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
“Setiap tahun kita terus berprogres. Sekarang dengan adanya pengawasan dan pendampingan dari KPK terkait percepatan sertifikasi aset, daerah juga semakin terdorong untuk menertibkan asetnya,” ungkapnya.
Selain mempercepat sertifikasi aset yang tidak bermasalah, BPKAD juga melakukan penanganan terhadap bidang tanah yang masih menghadapi persoalan hukum maupun tumpang tindih kepemilikan atau overlap.
Beberapa aset yang menjadi perhatian di antaranya Alun-alun Anyer, eks Pasar Kramatwatu, serta sejumlah aset berupa tanah masjid dan sekolah di wilayah Kragilan.
Penanganan dilakukan secara bertahap melalui langkah administrasi maupun upaya hukum.
Untuk eks Pasar Kramatwatu, misalnya, Pemkab Serang telah mengajukan upaya penangguhan eksekusi dengan menyertakan bukti-bukti baru yang telah diterima Pengadilan.
Erwin menegaskan, penyelesaian persoalan aset membutuhkan ketelitian dan waktu karena setiap bidang memiliki riwayat serta karakteristik permasalahan yang berbeda.
Karena itu, BPKAD memprioritaskan aset yang tidak memiliki kendala hukum agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat.
Fokus awal diarahkan pada aset tanah sekolah, kemudian dilanjutkan dengan aset jalan dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU) kawasan perumahan.
Di samping itu, BPKAD juga tengah memproses 44 bidang tanah PSU yang berasal dari penyerahan pengembang perumahan untuk ditetapkan menjadi aset resmi pemerintah daerah.
Proses tersebut memerlukan tahapan administrasi tersendiri karena sebagian tanah masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).
Sertifikat lama harus melalui proses penghapusan hak sebelum diajukan permohonan hak pakai atas nama pemerintah daerah.
“Tanah PSU yang diserahkan pengembang sebagian masih berstatus HGB. Jadi, harus diproses penghapusan sertifikat lama terlebih dahulu, kemudian diajukan menjadi hak pakai untuk pemerintah daerah,” terangnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, BPKAD Kabupaten Serang berupaya memastikan pengelolaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Percepatan sertifikasi diharapkan tidak hanya melindungi aset milik pemerintah dari potensi sengketa dan penyalahgunaan, tetapi juga memperkuat tata kelola barang milik daerah sebagai salah satu modal penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Serang.(*/ADV)
