DPKD Kabupaten Serang Sosialisasikan Standar Nasional Perpustakaan, Siapkan Akreditasi 500 Sekolah
SERANG – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang menggelar sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan dan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan pada satuan pendidikan di Kabupaten Serang.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Serang untuk meningkatkan kualitas tata kelola perpustakaan sekolah sekaligus mempersiapkan akreditasi perpustakaan secara bertahap.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, perpustakaan sekolah harus dikembangkan agar tidak sekadar menjadi tempat menyimpan dan memajang buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang mampu menumbuhkan budaya membaca di kalangan peserta didik.
“Peran perpustakaan di sekolah bukan hanya sekadar memajang buku, tetapi diharapkan dapat membangun kesadaran baru agar anak didik gemar membaca,” ujar Najib Hamas saat membuka kegiatan tersebut, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, penguatan perpustakaan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung pencapaian indikator pendidikan di Kabupaten Serang.
Najib menyebut, kegiatan sosialisasi yang melibatkan kepala sekolah dan pengawas SD serta SMP tersebut diharapkan mampu mendorong semangat kolektif dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPKD dan Dinas Pendidikan untuk memperkuat pengelolaan perpustakaan sesuai kondisi masing-masing sekolah.
“Ini menjadi bagian dari kolaborasi bagaimana Kabupaten Serang ini anak didiknya semakin cerdas dan kemudian semakin berdampak untuk upaya mewujudkan Kabupaten Serang Bahagia,” katanya.
Najib mengakui, salah satu tantangan pengelolaan perpustakaan sekolah saat ini adalah keterbatasan tenaga pengelola. Sebagian perpustakaan masih dikelola oleh guru yang juga memiliki tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar.
Karena itu, ia mendorong adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi guru yang merangkap sebagai pengelola perpustakaan.
Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga berupaya mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital melalui penyediaan buku elektronik atau e-book.
Menurut Najib, pemanfaatan teknologi dapat mempermudah akses peserta didik terhadap bahan bacaan, meskipun tetap membutuhkan kesiapan sarana pendukung di sekolah.
“Ke depan, metode pelayanan perpustakaan juga perlu ditingkatkan. Tidak hanya buku secara textbook, tetapi juga e-book yang mudah dibaca dan diakses,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPKD Kabupaten Serang dr Rahmat Fitriyadi mengatakan, sosialisasi tersebut difokuskan pada pemenuhan standar nasional perpustakaan, mulai dari sarana dan prasarana, kompetensi pengelola, koleksi bahan bacaan hingga sistem layanan.
Ia menjelaskan, perpustakaan sekolah di Kabupaten Serang saat ini belum ada yang terakreditasi.
Karena itu, pihaknya mulai menyiapkan langkah pembinaan agar perpustakaan dapat memenuhi standar yang ditetapkan.
“Perpustakaan kita di sekolah belum ada yang terakreditasi. Jadi secara bertahap kita mencoba untuk menstandarkan semuanya,” kata Rahmat.
Rahmat menyebut, terdapat sekitar 500 lebih perpustakaan sekolah yang tercatat di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan akan dipersiapkan untuk mengikuti proses akreditasi secara bertahap.
Menurutnya, sejumlah aspek yang menjadi penilaian akreditasi meliputi ketersediaan gedung dan ruang perpustakaan, fasilitas penunjang, sumber daya manusia, koleksi buku cetak maupun elektronik, serta sistem pengelolaan dan pelayanan.
DPKD juga akan meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan melalui bimbingan teknis agar mampu menjalankan tata kelola sesuai standar.
“Pengelola perpustakaan tidak harus pustakawan, tetapi kompetensinya tetap perlu diperkuat agar kualitas layanan dan literasi di daerah semakin meningkat,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, DPKD turut menyiapkan pengembangan aplikasi untuk memperluas akses terhadap koleksi e-book.
Layanan digital itu nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh siswa, tetapi juga guru dan masyarakat sekitar.
Rahmat menambahkan, sosialisasi diikuti sebanyak 1.032 peserta yang terdiri dari pengelola perpustakaan, kepala sekolah dan unsur pengawas. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima batch agar kegiatan lebih efektif.
Peserta berasal dari jenjang SD dan SMP, dengan jumlah pengelola perpustakaan SD lebih dari 700 orang dan SMP sekitar 210 orang.***
