SERANG – Pihak Sekolah dan Komite SDN 2 Kramatwatu, pada Sabtu (5/8/2017) pagi, kembali menggelar pertemuan ulang dengan wali murid untuk memusyawarahkan kembali terkait dana pembangunan partisipasi masyarakat.
Penetapan iuran sebesar Rp 1 juta yang dibebankan kepada orang tua siswa beberapa waktu lalu, menjadi polemik dan mendapatkan sorotan dari banyak pihak, karena dinilai merupakan bentuk pungutan liar oleh sekolah yang melanggar aturan dan mencederai semangat pendidikan gratis yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.
Besarnya iuran dana yang diminta pihak sekolah menimbulkan stigma negatif, sehingga menjadi rasa penasaran pada wali murid yang ingin mengetahui aliran dan penggunaan dana yang mereka berikan.
Rombongan ibu-ibu yang pada pagi tadi mengikuti musyawarah dengan pihak sekolah dan komite, meminta transparansi dan keringanan iuran yang dibebankan pihak sekolah.
Kendati digelar musyawarah, pada Sabtu (5/8/2017) pagi, namun ternyata tidak juga menghasilkan keputusan yang memuaskan para wali murid. Menurut salah seorang wali murid, pihak komite dan sekolah seakan mengulur waktu dan mengarahkan masyarakat mengiklaskan uang yang sudah diberikan ke pihak sekolah.
“Kenapa gak diselesaikan langsung aja hari ini nggak usah lagi pakai blangko lagi, harus beli materai lagi kan, dari tadi pagi kita di sini nunggu, eh gak beres juga, padahal masih banyak hal yang harus di lakukan mas,” ungkapnya kepada faktabanten.co.id
Karena dinilai bertele-tele, kondisi pertemuan tersebut kian tidak kondusif dan memanas.
“Kita sih harapannya langsung beres aja sih kenapa harus pakai blangko,” ujar masyarakat lainnya.
Sementara itu Ketua Komite SDN 2 Kramatwatu, Komaralana menjelaskan, sumbangan tersebut adalah untuk kebaikan sekolah dan untuk menunjang pendidikan anak.
“Memang ada wali murid yang belum puas mungkin ia tidak mendengarkan dengan jelas apa yang sudah kita sampaikan, Komite hanya menjembatani pihak sekolah,” ungkapnya
Dikatakan, SDN 2 Kramatwatu dipilih sebagai sekolah model, karenanya kita bersama menyusun program-program untuk menunjang pendidikan yang lebih.
“Kita punya pemikiran untuk menunjang SD model ini, makanya yang kurang-kurang perlu perbaikan pembenahan, itulah sehingga kita merapatkan dengan wali murid untuk adanya dana partisipasi,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Komaralana juga menambahkan bahwa orang tua murid disuruh mengisi blangkonya di rumah agar berfikir sendiri tanpa paksaan
“Lebih baik di isi di rumah supya dengan fikiran yang jernih terus hati yang memang mereka merasa puas, sudah saya sampaikan yaitu blangko,” sambungnya.
Untuk pengembalian blangko tersebut akan dikembalikan hari Senin 7 Agustus 2017. (*)
David.
