Semangat Hari Pahlawan, Eko Sucipto Sebut Pahlawan Masa Kini Berjuang Lewat Kebijakan yang Pro Rakyat

SERANG – Peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan. Lebih dari itu, semangat perjuangan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengabdian sesuai peran masing-masing.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Eko Sucipto, saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Eko Sucipto mengatakan, perjuangan pada masa kini tidak lagi dilakukan dengan bambu runcing, melainkan melalui kerja, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, semangat para pejuang yang bertempur dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya harus menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi daerah dan bangsa.

“Hari ini kita berjuang bukan menggunakan bambu runcing, tetapi dengan cara kerja kita. Kalau kita sebagai ASN, tenaga kerja, baik paruh waktu maupun penuh waktu, jadilah pahlawan dengan menjaga aset daerah, melayani warga dengan jujur, dan tidak menyalahgunakan barang milik negara,” kata Eko.

Ia menuturkan, setiap orang memiliki kesempatan menjadi pahlawan melalui peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pelajar, misalnya, dapat berkontribusi dengan belajar sungguh-sungguh dan berbakti kepada orang tua. Sementara masyarakat dapat menunjukkan semangat kepahlawanan dengan peduli terhadap lingkungan, tetangga, serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks.

“Pahlawan itu bukan yang dikenang namanya, tetapi dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD, Eko menilai semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui perjuangan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Salah satunya dengan mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ia mencontohkan pembahasan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang saat ini tengah berjalan. Eko yang menjabat Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda BMD menyebut, pengelolaan aset daerah secara transparan dan bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk menjaga hasil perjuangan para pahlawan.

“Kalau aset daerah dijaga dengan benar, tidak bocor, dan tidak disalahgunakan, itu sama dengan menjaga harta perjuangan pahlawan. Pahlawan 1945 berjuang merebut kemerdekaan, sedangkan kita hari ini harus berjuang merebut keadilan melalui aturan,” jelasnya.

Selain melalui pembentukan regulasi, ia menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, anggaran daerah harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat, bukan hanya terserap untuk kegiatan seremonial.

Ia menilai masih adanya persoalan seperti banjir, jalan rusak, dan fasilitas sekolah yang belum layak harus menjadi perhatian dalam penyusunan serta pengawasan anggaran.

“Jangan sampai anggaran habis untuk seremonial, tetapi warga masih menghadapi banjir, jalan rusak, dan sekolah tidak layak. Pahlawan itu memastikan anggaran sampai kepada rakyat,” tegasnya.

Eko juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan. Ia menilai keberanian menyuarakan dugaan penyimpangan merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat.

“Kalau ada penyimpangan, diam itu bukan netral. Diam itu mengkhianati perjuangan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa integritas harus menjadi prinsip utama bagi setiap pejabat publik. Jabatan dan kewenangan yang dimiliki tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Kita harus merasa malu apabila peringatan Hari Pahlawan hanya diisi dengan seremoni dan kata-kata tanpa diikuti tindakan nyata. Sebab, menurutnya, para pejuang terdahulu telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan, sementara generasi saat ini memiliki jabatan dan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan.

“Bagi saya, mengenang pahlawan artinya membuat Perda yang adil, mengawal anggaran agar tepat sasaran, dan memastikan tidak ada satu pun aset daerah yang hilang karena kelalaian kita,” ungkapnya.

Ia berharap momentum Hari Pahlawan dapat menjadi pengingat bagi seluruh anggota DPRD untuk menjadikan jabatan sebagai amanah pengabdian, bukan sarana mencari popularitas maupun keuntungan pribadi.

“Mari kita jadikan kursi DPRD ini sebagai medan berjuang, bukan untuk mencari nama, tetapi untuk meninggalkan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.***