Wisata Anyer

Setahun Kepgub Banten Soal Pembatasan Kendaraan Tambang Berlaku, Pengawasan Dinilai Mandul

Dindik Hari Pahlawan

SERANG – Satu tahun telah berlalu sejak Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembatasan Jam Operasional dan Jalur Lalu Lintas untuk Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan berlaku.

Aturan mengenai pengaturan kendaraan angkutan barang ini, implementasinya di lapangan dinilai belum memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jalur padat Serang-Cilegon masih menjadi sorotan.

Koordinator Aksi Kramatwatu Melawan, Agung Permana, menilai kebijakan tersebut kehilangan taringnya karena lemahnya pengawasan lintas instansi.

Aturan yang digadang-gadang untuk menertibkan angkutan barang dan melindungi pengguna jalan, hingga kini belum terlihat dampak nyatanya.

“Genap satu tahun Kepgub 567 ini diterbitkan. Tapi yang dirasakan warga Kramatwatu dan pengguna jalan Serang-Cilegon masih sama. Truk-truk besar masih semrawut, jam operasional masih dilanggar. Kalau pengawasannya loyo, untuk siapa aturan ini dibuat?” kata Agung, Rabu (11/11/2026).

Indorama Hari Pahlawan

Menurut Agung, persoalan bukan lagi pada regulasinya, melainkan pada keberanian aparat untuk menegakkan aturan.

Ia menyebut, tanpa pengawasan yang konsisten, Kepgub 567 hanya akan menjadi dokumen administratif yang bagus di atas kertas, namun miskin implementasi.

Dampaknya, lanjut dia, masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Mulai dari kemacetan panjang, debu, kerawanan kecelakaan, hingga kerusakan jalan kabupaten yang semakin parah.

PT PCM Pahlawan

“Jangan sampai kepentingan angkutan industri lebih diprioritaskan dibanding keselamatan warga. Ini soal nyawa dan hak masyarakat sebagai pengguna jalan. Jangan jadikan masyarakat sebagai tumbal,” tegasnya.

Ia mendesak Pemprov Banten, Dishub, Satpol PP, dan pihak kepolisian untuk tidak tutup mata. Momentum satu tahun Kepgub 567 harus dijadikan evaluasi total, bukan sekadar seremonial tahunan.

“Pemerintah harus hadir dengan tindakan, bukan cuma dengan surat keputusan. Masyarakat butuh bukti, bukan janji. Keberhasilan Kepgub 567 bukan diukur dari kapan diterbitkan, tapi apakah warga sudah merasa aman,” pungkasnya. ***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien