Wabup Serang Sebut Keterbatasan Fiskal Jangan Sampai Turunkan Pelayanan Desa kepada Masyarakat

SERANG – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menegaskan bahwa keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah desa tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Najib saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Serang bertema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat” di Aula Tb. Suwandi, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Najib yang hadir mewakili Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop hasil kolaborasi BPKP Provinsi Banten dan Anggota DPR RI Annisa Mahesa.

“Pemerintah Kabupaten Serang mengapresiasi kegiatan ini karena pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik di tingkat desa,” ujarnya.

Menurut Najib, tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pembangunan desa.

Ia menekankan sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemerintah desa ke depan. Salah satunya adalah menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

“Dengan berbagai keterbatasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh mengalami penurunan,” tegasnya.

Selain itu, Najib menilai kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa perlu terus ditingkatkan seiring adanya perubahan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan desa.

“Perangkat desa, pendamping, maupun pengelola keuangan harus terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya agar mampu mengikuti perkembangan aturan yang berlaku,” katanya.

Ia juga meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.

“Inspektorat dan DPMD harus menjadi mitra yang aktif mendampingi desa agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Najib mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama terkait kualitas SDM yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Serang.

“Workshop ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sehingga tata kelola keuangan dapat semakin baik dan profesional,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pembangunan desa.

Menurut Rusdy, workshop menghadirkan sejumlah narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait tata kelola pemerintahan desa.

“Kami berharap berbagai persoalan yang masih dihadapi desa dapat diidentifikasi dan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Rusdy mencontohkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian, seperti kondisi fiskal nasional yang diperkirakan berdampak dalam beberapa tahun ke depan, serta implementasi program Koperasi Desa Merah Putih yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Ini menjadi momentum untuk membahas keberlanjutan berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat desa,” katanya.

Ia menambahkan, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa saat ini sudah cukup membantu proses administrasi.

Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kedisiplinan aparatur desa dalam melakukan penginputan data dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Melalui workshop ini kami ingin mendorong peningkatan kepatuhan, kedisiplinan, dan kualitas pengelolaan keuangan desa,” tandasnya.***