CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sepertinya belum mau menerima kemenangan warga Cikuasa Pantai dan Kramat Raya, atas putusan Pengadilan Negara (PN) Serang dalam kasus gugatan penggusuran rumah yang sebagian besar berada di atas tanah PT KAI pada tahun 2016 lalu.
Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati, terkait putusan PN Serang kemarin, pihaknya akan melakukan upaya lanjutan agar bagaimana kasus tersebut dapat dimenangkan pihak Pemkot Cilegon.
“Ada upaya kita untuk banding. Kemarin sudah kita laporkan pada pimpinan,” ujar Sari usai menghadiri panen melon yang berlangsung di lahan milik Rumah Makan Sari Kuring Indonesia (SKI) Kota Cilegon, Kamis (21/12/2017) siang.
Diketahui dalam putusan PN Serang tersebut, Pemkot Cilegon diwajibkan mengganti rugi bangunan penggugat dalam waktu dekat ini, Sari menyebut ada batas kelonggaran waktu dalam hitungan dua pekan bagi Pemkot Cilegon melakukan kajian terhadap keputusan itu.
“Itu kan baru keputusan. Kita diberikan waktu 14 hari untuk bisa mengkaji. Dan tim bantuan hukum akan banding,” paparnya.
“Ada teman-teman dari Pemerintah Kota Cilegon. Termasuk kita didampingi dari pengacara negara,” ucapnya.
Sehari sebelumnya sebagaimana diberitakan oleh faktabanten.co.id, diketahui puluhan warga Cikuasa Pantai dan Kramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, melakukan sujud syukur di Masjid Agung Kota Cilegon atas kemenangannya di pengadilan melawan Pemkot Cilegon dalam kasus pengusuran itu.
Evi Silvi Sofawi Haiz, kuasa hukum warga korban gusuran mengatakan ada 241 bangunan milik penggugat yang harus mendapatkan ganti rugi.
“Penggugat yang akan mendapat ganti rugi 241 bangunan. 239 penggugat itu mendapatkan ganti rugi sebanyak Rp 25 juta. Dan ada dua bangunan yang secara khusus ditinjau hakim pada sidang lapangan mendapatkan Rp 30 juta lebih,” jelasnya. (*/Ilung)
