SERANG – Harapan akan kehidupan yang lebih baik menjadi pesan utama yang disampaikan warga kepada Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PKS, H. Mansur, dalam reses yang digelar di Ciomas, Gunungsari, dan Kramatwatu.
Masyarakat menyampai aspirasi antara lain mengeluhkan beratnya beban ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, hingga persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.
Kegiatan reses merupakan agenda konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna mendengarkan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan melalui mekanisme legislatif dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan.
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat mengemuka. Mulai dari kebutuhan penerangan jalan umum, tingginya beban pajak yang dirasakan masyarakat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, maraknya praktik pungutan liar (pungli), persoalan kemacetan lalu lintas, hingga banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan permukiman.
Menurut H. Mansur, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan gambaran nyata kondisi yang masih dihadapi warga di sejumlah wilayah Kabupaten Serang.
Karena itu, setiap masukan yang diterima akan dicatat dan dihimpun untuk selanjutnya diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Banten.
“Reses ini menjadi sarana bagi kami untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Banyak warga yang menyampaikan persoalan penerangan jalan, lapangan pekerjaan yang masih terbatas, tingginya beban pajak, kemacetan, persoalan sampah, hingga praktik pungli yang masih dirasakan masyarakat,” ujar H. Mansur, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan, berbagai aspirasi tersebut akan dirumuskan dan dimasukkan ke dalam laporan hasil reses yang nantinya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten serta instansi terkait agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, persoalan penerangan jalan menjadi kebutuhan penting karena berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
Sementara itu, masalah lapangan kerja juga menjadi perhatian serius karena masih banyak warga, khususnya generasi muda, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan.
Selain itu, warga juga menyoroti masih adanya praktik pungutan liar dalam sejumlah pelayanan yang dinilai memberatkan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan kemacetan di sejumlah ruas jalan serta pengelolaan sampah yang belum optimal turut menjadi keluhan yang banyak disampaikan saat reses berlangsung.
“Semua aspirasi yang masuk akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Kami berharap ada solusi konkret terhadap persoalan-persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat,” katanya.
H. Mansur menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program-program pembangunan pemerintah.
Oleh karena itu, hasil reses tidak hanya menjadi catatan administrasi semata, melainkan harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pembangunan agar program-program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan agar bisa direalisasikan melalui program pembangunan maupun kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya.***
