SERANG– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan ketangguhan bencana yang berkelanjutan dimulai dari level paling bawah, yakni desa.
Desa dinilai menjadi ujung tombak karena masyarakat desa adalah pihak pertama yang merasakan dampak sekaligus menjadi korban pertama saat bencana terjadi.
Hal itu mengemuka dalam diskusi BNPB di aula DPUPR Banten, Selasa (13/10/2026), bertepatan dengan peringatan International Day for Disaster Reduction.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo mengatakan, ketangguhan yang berkelanjutan atau sustainable resiliency harus diawali dari pemahaman masyarakat akan risiko di wilayahnya sendiri.
“Ketangguhan masyarakat itu pastinya satu, masyarakat itu paham risiko dulu, tahu dimana risikonya ada. Kemudian setelah tahu risiko pastinya kemudian memetakan kira-kira saya harus melakukan evakuasi kemana,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat lokal jauh lebih tahu jalur evakuasi paling efektif.
Pangarso menjelaskan, kegiatan di Banten ini juga menjadi ajang mengkonversikan kebijakan pemerintah mulai dari Kementerian Desa (Kemendes), BNPB, dan BMKG terkait kesiapsiagaan masyarakat, serta menggali praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di beberapa daerah.
Ia menekankan, ketangguhan masyarakat harus selaras dengan pembangunan di tingkat desa, yang kemudian disinergikan dengan kebijakan kabupaten, provinsi hingga nasional.
Sementara itu, Deputi Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menegaskan bahwa resiliensi nasional harus berbasis lokal dengan pendekatan people centered approach.
“Kami khususnya membahas bagaimana memperkuat kapasitas masyarakat dan kita sebut adalah pelokalan. Bagaimana membangun resiliensi itu sampai level desa. Karena sebetulnya kalau kita mau bicara resiliensi level nasional itu harus berbasis pada lokal,” ujar Raditya.
Raditya menyebut, ada tiga alasan desa menjadi kunci. Pertama, bencana alam tidak bisa dihentikan, yang bisa dilakukan hanya penguatan kapasitas.
“Yang bisa kita lakukan adalah penguatan kapasitas. Jadi dengan pemahaman kapasitas masyarakat yang ada di level paling bawah yaitu desa, itulah yang harus diperkuat,” tegasnya.
Kedua, selama ini program penanganan bencana masih bersifat sektoral. Padahal perubahan iklim, kebencanaan, dan pembangunan saling berkaitan.
“Kita lihat kejadian bencana itu bukan karena hanya alam saja, tapi bagaimana kita tidak mampu mengelola risikonya. Ada perubahan iklim yang menyebabkan bencana, bencana berdampak pada pembangunan, akhirnya penghidupan masyarakat tergantung,” jelasnya.
Karena itu, program di desa harus memperkuat kapasitas masyarakat berbasis pada tiga ilmu tersebut sekaligus.
Ketiga, Indonesia telah mengusung isu resiliensi berkelanjutan sejak menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 di Bali yang dihadiri 193 negara.
Isu ini diharapkan menjadi agenda global beyond 2030 yang menggabungkan Paris Agreement, Sendai Framework, dan SDGs.
“Resiliensi itu semua bisa jump in, everybody can jump in. Kita bicara resiliensi infrastruktur, resiliensi untuk climate change, resiliensi untuk disaster, community, financial resilience,” kata Raditya.
Ia menambahkan, konsep resiliensi berkelanjutan ini lahir dari Indonesia dan berbasis lokal, bukan impor konsep dari luar.
Terkait keberadaan program Desa Tangguh Bencana (Destana), Pangarso menjelaskan program tersebut sudah berjalan sejak 2012, dievaluasi dan ditetapkan SNI pada 2017, serta kembali di-review dan terbit SNI terbaru pada 2025.
Namun, SNI saja dinilai belum cukup tanpa komunikasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah agar selaras dengan kondisi wilayah masing-masing.***