Kegiatan Umat Katolik di Eks Mardiyuana Diprotes Warga, FKUB: Tak Ada Intoleransi di Cilegon

CILEGON – Sejumlah masyarakat Kota Cilegon pada Rabu (29/9/2021) lalu mendatangi kegiatan keagamaan yakni pelantikan Dewan Pengurus Pastoral Santo Mikael Cilegon di Gedung Serba Guna Santo Mikael Cilegon (Eks Mardiyuana).

Kegiatan tersebut diduga oleh masyarakat menyalahi perizinan yang ada, yang seharusnya izin renovasi gedung serba guna (sarana olahraga) akan tetapi dianggap oleh masyarakat digunakan untuk aktivitas keagamaan.

Tidak menunggu waktu lama karena ke khawatiran menjadi gumpalan bola salju di masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon menggelar musyawarah bersama pihak yang bersangkutan untuk mencari solusi bersama.

“Kita ingin menunjukkan kepada publik tidak ada intoleransi di Cilegon, masyarakat Cilegon itu sangat menjaga toleransi,” kata Sekretaris FKUB Agus Rahmat kepada Fakta Banten usai menggelar pertemuan, Selasa (19/10/2021).

Agus Rahmat mengaku sifat FKUB berada di tengah karena berdiri di semua agama, tetapi ketika ada persoalan persoalan yang mencuat di masyarakat, pihaknya akan memanggil untuk langkah koordinasi.

“Prinsip dasar kami, kerukunan ini agar tetap terjaga, masing masing pihak agar menahan diri, masing masing pihak juga untuk bisa mentaati,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan apabila kedua belah pihak mengerti dan menaati norma yang ada.

Pada kesempatan yang sama Suyono, Wakil Umat Katolik Kota Cilegon mengatakan siap menunjukkan komitmen terkait apa yang sudah menjadi norma dan ketentuan sehingga masyarakat Cilegon menganggap keberadaannya dan rukun dengan masyarakat.

“Acara kemarin itu murni pelantikan pengurus, kami umat khatolik punya pengurus untuk menjaga kerukunan umat tersebut,” kata Suyono.

Menurutnya hal itu adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan masyarakat umat katolik, baik itu pendidikan, kesehatan dan tempat berkumpulnya masyarakat.

“Kami juga sebetulnya butuh untuk ibadah itu, tapi memang jika belum diizinkan kita harus meaatinya. Kita berharap supaya dari pemerintah sendiri mengakui keberadaan kami dan memberikan tempat bagi kami,” ujarnya.

Sementara itu Edi John salah seorang masyarakat mengajak bersama untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjaga kerukunan umat beragama serta berperan aktif menjaga kewaspadaan dini.

“Saya dari masyarakat siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan undang undang yang berlaku,” tegas Edi Jhon. (*/Ihsan)