CILEGON – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon, Edi Junaedi ikut menanggapi terpilihnya eks narapidana korupsi Dimyati S Abubakar menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon, yang menurutnya hal itu tidak tepat.
“Saya pikir setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan, tetapi karena MUI itu lembaga keagamaan umat muslim, rasanya kurang tepat karena ini menodai semangat pemberantasan korupsi,” tegasnya kepada faktabanten.co.id, Rabu (11/12/2019).
Saat ditanyakan perlunya dilakukan pemilihan ulang Ketua MUI Kota Cilegon, menurutnya jika dalam aturan organisasi kumpulan ulama itu memungkinkan, maka lebih bagus untuk dilakukan pemilihan ulang.
“Soal pemilihan ulang disesuaikan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sorotan tajam pada MUI Cilegon juga dilontarkan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Rizky Sandika yang secara tegas menyatakan tidak pantas organisasi keagamaan yang seharusnya bebas dari segala bentuk tindak pidana korupsi. Namun Ketua MUI di kotanya justru pernah terlibat dalam kasus tersebut.
“MUI tidak pantas dipimpin eks koruptor, bukan kita membatasi hak asasi manusia atau membatasi demokrasi, masih banyak yang lain yang berkompeten dan memiliki rekam jejak baik,” tegasnya.
Selain itu, Rizky juga meminta MUI Provinsi Banten, maupun MUI Pusat untuk mempertimbangkan aspek latar belakang dan dampak ke depan, dalam pemberian legitimasi kepemimpinan (SK) Dimyati sebagai Ketua MUI Cilegon.
“Dalam hal ini, IMC juga meminta pihak yang terlibat di dalam MUI, baik ulama, ataupun pemerintah untuk mempertimbangkan kembali. Serta membuat komitmen bersama memerangi korupsi. Karena tak ada satu agama pun yang memperbolehkan korupsi. Maka jika ketua MUI Cilegon mantan koruptor ini mencerminkan hal yang kurang baik,” tandasnya.
Diketahui, pada hari ini, Kamis (12/12) siang, gabungan mahasiswa Cilegon akan menggelar aksi gerakan lawan korupsi di Landmark Kota Cilegon. (*/Ilung)
