Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan
SERANG – Anggota DPRD Banten dari Dapil Kota Cilegon, Dede Rohana Putra, akan mengupayakan percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Cilegon melalui penambahan anggaran pembangunan dari bantuan keuangan Pemprov Banten di tahun 2020.
Dalam diskusi bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Kamis (24/10/2019), Dede optimis Pemprov Banten akan menambah bantuan keuangan untuk Kota Cilegon dengan mengalokasikan sekitar Rp70 miliar untuk JLU.
“Bantuan keuangan berupa spesifik blok grant di tahun 2020, setidaknya akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota. Kalau di Cilegon kita mendorong untuk percepatan JLU. Tahun ini kan sudah dapat Rp40 Miliar, tahun depan (2020) kita upayakan bisa dapat Rp70 Miliar,” ujar Dede Rohana.
Dijelaskan, bahwa keberadaan Jalan Lingkar Utara (JLU) akan menambah pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Cilegon.
“Kedepan akan kita dorong JLU untuk pengembangan dan menghidupkan industri padat karya. Yang ada saat ini di Cilegon industri padat modal yang sedikit menyerap tenaga kerja, makanya dengan pengembangan kawasan baru JLU ini bagaimana kita mendorong usaha padat karya hidup dan berimbas pada penyerapan tenaga kerja,” imbuhnya.
Selain spesifik blok grant, Pemprov Banten juga merencanakan untuk peningkatan infrastruktur di Cilegon.
“Ada rencana pembangunan fly over di Perlintasan Krenceng atau di KBS Ciwandan, ini masih dalam tahap pembahasan. Tapi yang jelas tahun depan bantuan keuangan provinsi akan memulai pengerasan jalan JLU. Kita terus mendorong bagaimana pembangunan dari provinsi ini, salah satunya bisa mengurai kemacetan yang saat ini mulai terjadi di Cilegon,” jelas Dede, yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Banten ini.
Dede menambahkan Pemprov mengalokasikan Rp2 triliun untuk belanja modal infrastruktur, ditambah bantuan spesifik grant.
“Kisarannya hampir Rp 2,5 triliun. Dewan juga mendorong agar dinas aktif dan agresif untuk menjemput program-program pembangunan infrastruktur di Pemerintah Pusat, melalui Kementerian dan Satuan Kerja banyak program yang bisa diusulkan,” tandasnya. (*/Red)
