CILEGON – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Cilegon mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang sudah melakukan langkah langkah progresif untuk memberantas korupsi di perusahaan BUMN.
HIPMI pun mendesak Erick merealisasikan janji tersebut demi penegakan tata kelola BUMN secara profesional.
Belum lama ini, Menteri Erick menengarai dugaan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Hal itu diungkap orang kepercayaan Presiden Joko Widodo tersebut saat menyebut utang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mencapai USD2,2 miliar atau setara Rp31 triliun.
“Kami mendukung penuh langkah Mentri BUMN untuk mengusut tuntas dugaan korupsi blast furnace di tubuh KS,” kata Ketua HIPMI Kota Cilegon Akhmad Suhandi kepada Fakta Banten, Selasa (19/10/2021).
“Tentunya di KS ini sudah mulai tumbuh, akan tetapi ada masalah masa lalu yaitu blast furnace yang sudah merugikan, jika itu tidak diungkap ya sayang sekali, nanti kebiasaan, sekali lagi kami mendukung Erik Thohir mengungkap produk produk korupsi di tubuh KS,” imbuh Akhmad Suhandi yang juga pengurus HIPMI Banten.
Akhmad Suhandi alias disebut akrab dengan Andi Jempol ini juga mendukung langkah yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengusut dan menuntaskan BUMN yang merugikan bila perlu dibubarkan.
Dikutip dari Cnnindonesia.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menyindir BUMN yang masih saja mendapat penyertaan modal negara (PMN), namun tidak memberikan kontribusi ekonomi ke negara. Jangankan memberi deviden, para perusahaan negara ini justru sudah sakit selama bertahun-tahun.
“Kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” ungkap Jokowi di hadapan sejumlah Direktur Utama BUMN pada Sabtu (16/10) lalu.
Selain menyindir, Jokowi juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tegas dan segera menutup para perusahaan negara yang sakit. Apalagi bila kinerja dan kondisi keuangan sudah benar-benar tidak bisa ditolong lagi.
Hal itulah yang kemudian membuat HIPMI mendorong langkah tersebut karena beranggapan dapat merugikan negara.
“Kami juga mendukung statemen Pak Jokowi, jika ada BUMN yang sakit maka harus diusut tuntas dan bila perlu dibubarkan,” pungkasnya. (*/Ihsan)
