CILEGON – Kenaikan harga berbagai jenis gas dan minyak pascakonflik di Timur Tengah mulai dirasakan dampaknya di dalam negeri.
Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas lain, termasuk bahan pokok dan barang penting (bapokting).
Mengantisipasi dampak lanjutan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon menyiapkan sejumlah strategi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasaran.
Kepala Disperindag Kota Cilegon, Didin S. Maulana, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalkan gejolak yang dapat merugikan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah pengawasan distribusi guna menjaga kelancaran pasokan energi dan komoditas turunannya di wilayah Cilegon.
“Pengawasan distribusi, memantau kelancaran, mengantisipasi kelangkaan, serta koordinasi dengan BPH Migas, agen, dan pangkalan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Selain itu, Disperindag juga terus memantau perkembangan harga di lapangan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan yang tidak wajar di tingkat pedagang maupun distributor.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga energi.
“Pengawasan harga dan ketersediaan, memantau HET, serta menjaga stabilitas pasokan,” jelasnya.
Didin menuturkan, kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.
Sebagai respons, Disperindag Cilegon tengah menyiapkan kajian terkait pemberian subsidi transportasi untuk distribusi bapokting.
“Kebijakan kenaikan dari pusat, untuk antisipasi kami sedang menyiapkan kajian dan regulasi subsidi transportasi, terutama untuk transportasi bapokting,” katanya.
Skema subsidi transportasi ini diharapkan dapat menekan biaya distribusi sehingga harga jual bapokting di tingkat konsumen tetap terkendali.
Dengan adanya intervensi tersebut, pemerintah daerah berharap dampak kenaikan BBM tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Subsidi distribusi juga dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas inflasi daerah, khususnya pada sektor kebutuhan pokok.
“Antisipasi kenaikan harga bapokting dampak kenaikan BBM,” imbuhnya.
Di sisi lain, Disperindag juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait kenaikan harga maupun kelangkaan barang di pasaran.
Laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Termasuk menerima pengaduan masyarakat yang selanjutnya disampaikan ke pusat,” pungkasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Disperindag Cilegon menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapokting, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. (*/ARAS)
