CILEGON – Dideklarasikannya Aliansi Pengusaha Nasional (APNAS) Provinsi Banten oleh Erwin Aksa, untuk mendukung kemenangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga di The Royale Krakatau Hotel pada Jum’at (12/4/2019) malam, sepertinya bukan tanpa alasan.
Selain latar belakang Sandiaga Uno sebagai pengusaha handal akan menjadikan pihak pengusaha swasta sebagai mitra pemerintah, adanya kebijakan ekonomi ‘Sinergi BUMN’ yang dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi, selama ini dianggap memarginalkan pengusaha swasta baik di daerah maupun tingkat nasional.
“Bubarkan kebijakan Sinergi BUMN, kaya di China saja, BUMN itu lokomotif yang membawa gerbong swasta, bukan antar BUMN untuk monopoli. Saya pernah ikut tender di BUMN, ada syarat bank garansi harus dari bank BUMN dengan alasan kebijakan sinergi BUMN. Ini pola pikir dan tata kelola yang salah dalam pembangunan ekonomi kita,” kata Erwin Aksa dalam sambutannya.
Berita Terkait: Erwin Aksa: Sandi Jadi Wapres, Sinergi BUMN Harus Dibubarkan
Erwin juga menjelaskan tiang pancang atau dasar hukum dalam Pasal 33 UUD 1945, dimana negara tidak hanya sebagai payung BUMN saja, tapi juga swasta dan koperasi serta ekonomi kerakyatan.
“APNAS ini terbentuk secara organik karena keresahan para pengusaha, perlu pengusaha untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kita sedang mengalami masalah yang sangat besar. Empat tahun setengah pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat,” bebernya.
Penolakan atas kebijakan Sinergi BUMN juga diungkapkan oleh inisiator APNAS di Provinsi Banten, Alawi Mahmud, yang menganggap sebagai praktik monopoli usaha, kebijakan Sinergi BUMN juga banyak melahirkan anak dan cucu perusahaan BUMN yang mempersempit kesempatan bagi pengusaha swasta.
“Sinergi BUMN kalau pakai bahasa saya itu upaya-upaya monopoli. Kekhawatiran sejak awal melihat nama Sinergi BUMN itu sudah terbukti bahwa BUMN hampir semuanya melahirkan anak perusahaan. Lalu tujuannya apa kalau bukan monopoli, menutup peluang para pelaku usaha swasta,” ungkap Alawi usai acara.
Bahkan Alawi juga membeberkan kondisi di PT Krakatau Steel di Kota Cilegon sebagai contoh BUMN yang bukan hanya melahirkan anak perusahaan, tapi juga sudah melahirkan cucu hingga cicit perusahaan yang berdampak pada usahanya.
“Salah satu contoh Krakatau Steel, disamping punya anak perusahaan PT KBS, KIEC, KTI dan lain sebagainya. Belakangan ini juga lahir cucu perusahaan Krakatau Steel, ada Krakatau Argo Logistik, Krakatau Jasa Logistik, yang bidang usahanya bergesekan dengan kami pengusaha lokal swasta, dan imbas dari semua itu jelas sangat kami rasakan,” jelas Alawi.
Pihaknya berharap dengan dukungan APNAS kepada Paslon 02 ketika menang di Pemilu 2019, pemerintahan yang baru bisa menghapus kebijakan Sinergi BUMN tersebut, dan bisa membuka ruang usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Kita jadikan 17 April nanti sebagai Hari Perubahan Nasional, seperti disampaikan Pak Erwin Aksa,” tandasnya. (*/Ilung)
[socialpoll id=”2521136″]
