CILEGON – Forum Komunikasi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Cilegon menyatakan tidak lagi sejalan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon.
Sikap tegas ini diambil menyusul adanya perbedaan pandangan terkait perjuangan dan representasi kepentingan guru PPPK menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengurus PPPK Pusat Indonesia 2026 di Bandung.
Ketua Forum Komunikasi Guru PPPK Kota Cilegon, Rouf, mengungkapkan bahwa perbedaan prinsip mengenai arah kebijakan dan strategi perjuangan menjadi alasan utama pihaknya memilih jalan yang berbeda dari PGRI.
Menurutnya, dukungan dan respons PGRI daerah terhadap agenda nasional tersebut masih sangat minim.
”Kami menghormati PGRI sebagai organisasi profesi senior. Namun untuk urusan Rakornas Bandung 2026, kami terpaksa memilih jalan yang berbeda,” ujar Rouf, Senin (29/6/2026).
Rakornas PPPK 2026 di Bandung dinilai menjadi momentum krusial karena akan membahas sejumlah isu strategis nasional, antara lain:
- Kepastian jenjang karier guru PPPK.
- Jaminan kesejahteraan jangka panjang.
- Kejelasan formasi dan status guru PPPK secara nasional.
Forum menilai PGRI memiliki agenda dan prioritas organisasi tersendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan fokus perjuangan yang saat ini dibawa oleh Pengurus PPPK Pusat Indonesia.
Oleh karena itu, Forum Komunikasi Guru PPPK Kota Cilegon menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan langsung aspirasi mereka tanpa bergantung pada mekanisme organisasi lain.
”Kebutuhan perjuangan guru PPPK saat ini membutuhkan kecepatan, ketegasan, dan fokus penuh yang tampaknya belum bisa diakomodasi secara optimal di sana,” lanjut Rouf.
Rouf menambahkan bahwa persoalan yang dihadapi guru PPPK berkaitan langsung dengan regulasi pemerintah pusat yang terus berkembang dinamis.
Kondisi ini menuntut ruang gerak yang lebih mandiri dan bebas dari birokrasi yang panjang.
”Masalah PPPK menyangkut regulasi pusat yang dinamis. Forum membutuhkan ruang gerak yang mandiri tanpa perlu tersandera oleh rantai birokrasi internal organisasi yang lamban,” tegasnya.
Selain itu, Forum memandang komunikasi langsung dengan Pengurus PPPK Pusat Indonesia jauh lebih taktis dan efektif dalam mengejar kejelasan nasib, ketimbang harus mengandalkan mediasi pihak ketiga.
Keputusan ini menandai babak baru dalam dinamika perjuangan guru PPPK di Kota Cilegon.
Meski harus menempuh jalur organisasi yang berbeda, Forum menegaskan tetap berkomitmen penuh memperjuangkan hak-hak anggotanya.
”Forum Komunikasi Guru PPPK Kota Cilegon menyatakan siap menanggung segala konsekuensi logis demi memastikan seluruh guru PPPK di Kota Baja mendapatkan hak, keadilan, dan kepastian masa depan yang layak di tingkat nasional,” pungkas Rouf. (*/ARAS)
