SERANG – Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten memberikan catatan-catatan penting sekaligus rekomendasi dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun 2020.
Dari sejumlah catatan dan rekomendasi itu, Fraksi PDIP menyoroti atas tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten. Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten periode Agustus 2020 capai 10,64 persen.
Hal itu menjadikan posisi Banten menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta. Meski urutannya menurun, namun presentase TPT Banten mengalami kenaikan dibanding pada Februari 2020 yang mencapai 8,01 persen.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan, tingginya angka pengangguran di Banten menjadi catatan penting yang mesti diperhatikan. Naiknya angka tersebut kata dia, tak terlepas dari kualitas pendidikan yang disuguhkan.
Menurutnya, selama ini Pemprov Banten hanya fokus terhadap pengadaan sarana prasarana seperti pengadaan gedung sekolah baru dan lain sebagainya.
Padahala kata Muhlis, kualitas pendidikan hal yang mesti juga dipikirkan. Karena selama ini penyumbang angka penagguran banyak berasal dari lulusan SMA/SMK.
“Banten hari ini bertumpu kepada sarana dan prasarana pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan ke depan menjadi sebuah prioritas,” ujar Muhlis kepada wartawan saat dialog Ramadhan, Senin (3/5/2021).
Hal serupa ditegaskan Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum. Fraksi PDIP DPRD Banten kata dia terus mendorong kualitas dan kuantitas pendidikan di Banten. Sehingga angka pengangguran yang dapat diminimalisir.
“Angka Pengangguran di Banten sangat prihatin. Ini sangat prihatin, maka dari itu kami harapannya kepada pemerintah daerah, OPD terkait untuk bisa memformulasikan agar tenaga kerja di Banten benar-benar diakomodir dengan baik,” ujarnya. (*/Faqih)
