Jika Legalisasi Miras Merambat ke Banten, Anggota Dewan Ini Siap Pimpin Demo

SERANG – Pembukaan investasi untuk industri minuman beralkohol skala kecil hingga besar yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M Nawa Said Dimyati.

Menurut Nawa, meski Perpres tersebut akan memberikan dampak pada sisi ekonomi, namun pemerintah harus melihat dampak negatif yang nanti akan ditimbulkan dari legalisasi industri miras di tanah air.

Meski diketahui dalam Perpres tahap awal disebutkan jika pembukaan industri minuman beralkohol hanya akan dimulai di empat provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Forbis

Namun Nawa tetap mempertanyakan alasan dari Presiden yang telah mengeluarkan Perpres yang mengatur tentang investasi miras tersebut. Bahkan dikatakan Nawa, jika hal itu hanya akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jadi lebih berkurang.

“Alasannya apa? Untuk apa juga? Kan harus dilihat mudharatnya juga, kalau itu turunan dari undang-undang berarti undang-undang itu tidak melihat mudharatnya. Kemarin aja ada kasus penembakan di cafe yang menewaskan 3 orang dan salah satunya anggota TNI,” ucap Nawa kepada awak media, Senin (1/3/2021).

“Jelas ada pro dan kontra, tapi saat ini banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tidak pro dengan rakyat. Jadi kepercayaan (rakyat) itu harus dibangun kembali,” imbuhnya.

Bahkan Nawa mengancam, jika dirinya siap memimpin aksi demonstrasi apabila ke depan Perpres soal investasi miras tersebut turut merambat ke wilayah Provinsi Banten.

“Ulama pasti enggak setuju. Dan saya sebagai wakil rakyat di Banten akan angkat toa, saya pimpin demo ke istana jika ke depan Banten juga diizinkan,” tegasnya. (*/YS)

Ucapan sekda Dan dprd banten
Royal april