Keluhan Warga Pulau Tunda Serang; dari Listrik, Transportasi, Pendidikan Hingga Mata Pencaharian
SERANG – Pulau Tunda yang berlokasi di Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, adalah wilayah kecil yang berpenduduk dan berpenghuni. Pulau yang letaknya yang cukup jauh dari akses kota ini terdapat kurang lebih 430 KK atau 1.500 jiwa.
Tak disangka, di usia Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun, masih ada warga yang belum merasakan secara utuh kebutuhan dasarnya atas ketersediaan listrik. Padahal, tenaga listrik sudah menjadi kebutuhan mutlak masyarakat salah satunya untuk menunjang perekonomian.
Di lain hal, warga juga mengeluhkan tak adanya transportasi khusus yang mengantarkan penumpang pulai ke pesisir kota. Hal ini tentu jadi persoalan penting karena untuk mempermudah pergerakkan warga sekitar.
Kepala Desa Wargasara, Hasyim mengakui jika Pulau Tunda itu tak ubahnya seperti pulau kegelapan. Pasalnya, mesin diesel listrik dan pembangkit listrik tenaga surya belum bisa maksimal dalam mengatasi kebutuhan masyarakat saat ini.
Saat mesin diesel hidup, listrik pun hanya beberapa jam saja bisa dirasakan di Pulau Tunda.
“Desa ini sedang ruwed,” ucap Hasyim saat menyampaikan sambutan di acara kunjungan kerja sekaligus pengawasan jajaran Komisi II DPRD Provinsi Banten, Rabu (2/9/2020).
Selain itu, keluhan warga juga tak hanya soal ketersediaan pasokan listrik dan tansportasi, melainkan juga mata pencaharian. Diketahui, hampir 90 persen warga Pulau Tunda mengandalkan mata pencahariannya dengan cara memancing tradisional.
Hasyim menilai, jika prospek para petani ini tak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus ada peranan pemerintah atas kendala yang setiap waktu dihadapi.
Selanjutnya, untuk pendidikan di Pulau Tunda menggunakan sistem satu atap. Mulai dari PAUD, SD hingga SMP. Tentu butuh fasilitas kegiatan belajar mengajar dibutuhkan siswa, guna membantu keberlangsungan pendidikan di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Koordinator Komisi II DPRD Provinsi Banten, Andra Soni menyampaikan bahwa persoalan yang diutarakan Kepala Desa adalah bukti bahwa DPRD harus mencatat persoalan yang dialami warga Pulau Tunda.
Sebelumnya, ia juga mengaku sudah mendengar jika mesin diesel listrik warga yang ada di Pulau Tunda sudah rusak sejak dua bulan terakhir.
“Secara kolektif hari ini kita tekadkan untuk memaksimalkan masa jabatan kita untuk rakyat,” tegas Politisi Gerindra itu.
Ketua DPRD Provinsi Banten ini menjelaskan, salah satu sumpah DPRD adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tepat satu tahun DPRD Banten dilantik, harus benar-benar memaksimalkan sisa masa jabatannya.
Ketua Komisi II DPRD Banten, Muhsinin mengatakan bahwa Komisi II DPRD Banten datang ke Pulau Tunda ingin melihat percis kebutuhan prioritas dari pada warga. (*/Faqih)
