Reses DPRD Banten, Umar Barmawi Serap Keluhan Warga, Bantuan Sosial dan Bedah Rumah Jadi Sorotan
SERANG – Persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran hingga kebutuhan rumah layak huni masih menjadi keluhan utama masyarakat di Kabupaten Serang.
Aspirasi tersebut mencuat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PKB, Umar Barmawi, di Kampung Cijeruk, Desa Sindangsari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Senin (22/6/2026).
Dalam dialog bersama warga, Umar Barmawi menerima berbagai masukan terkait Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, kepesertaan BPJS, hingga usulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Menurut Umar, banyak persoalan bantuan sosial terjadi karena data penerima manfaat yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Sistem pendataan yang saat ini telah terintegrasi secara nasional membuat setiap perubahan data kependudukan berpengaruh terhadap status penerima bantuan.
“Kalau masyarakat masih masuk kategori keluarga penerima manfaat, seharusnya bantuan tetap diterima. Namun terkadang hasil verifikasi data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak lagi terdaftar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini data NIK, BPJS, Dukcapil, hingga berbagai layanan pemerintah telah terhubung dalam satu sistem digital.
Karena itu masyarakat diminta memastikan seluruh data kependudukannya sesuai dan selalu diperbarui.
“Semua sekarang sudah online dan terintegrasi. Ketika ada perubahan kondisi keluarga atau ekonomi, masyarakat harus segera melaporkan agar tidak menimbulkan masalah saat proses verifikasi bantuan,” katanya.
Selain bantuan sosial, Umar juga menyampaikan program BSPS yang terus diperjuangkannya untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak huni.
Ia mengungkapkan, tahun ini terdapat 10 unit bantuan bedah rumah yang telah direalisasikan di Desa Kubang Jaya.
Sementara untuk Desa Sindangsari, pihaknya masih menunggu usulan dari masyarakat dan pemerintah desa agar dapat dilakukan survei kelayakan penerima bantuan.
“Kalau ada usulan dari masyarakat, silakan diajukan. Nanti akan kami tindak lanjuti melalui survei lapangan untuk melihat kondisi rumah yang akan mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Umar juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Seluruh aspirasi yang dihimpun, kata dia, akan menjadi bahan perjuangan dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten.
“Saya hadir untuk menyapa dan mendengarkan langsung masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” pungkasnya.***
