Buntut Penggeledahan Kantor BGN, Program MBG Nasional Jadi Sorotan, Aktivis Desak Evaluasi Menyeluruh dari Hulu hingga Hilir
LEBAK– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia kembali menjadi perhatian publik.
Kali ini, sorotan datang dari kalangan aktivis yang meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap tata kelola program tersebut, khususnya terkait dugaan praktik jual-beli pengelolaan dapur MBG di sejumlah daerah.
Aktivis Pemuda Banten Bersatu (PBB), Ahmad Saifuddin Halim, menilai program MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijaga dari potensi penyimpangan.
Menurutnya, seluruh proses pengelolaan program perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tujuan utama peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Ia mengatakan, momentum pengawasan dan evaluasi yang saat ini dilakukan berbagai pihak seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem pengelolaan MBG di seluruh daerah.
“Program ini diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ahmad Saifuddin Halim, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan praktik jual-beli pengelolaan dapur MBG perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang objektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mendorong aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri, untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran program MBG, termasuk menelusuri informasi yang berkembang di daerah.
“Kami berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran, tentu perlu dilakukan pendalaman sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Ahmad menilai pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga harus memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program nasional akan semakin kuat apabila pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan profesional.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas perlu dijaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal,” ungkapnya.
Ia juga berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini.
Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap program MBG, berbagai kalangan menilai penguatan pengawasan dan tata kelola menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. (*/Sahrul).
