LEBAK -Posisi strategis Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak kini tengah kosong setelah Budi Santoso resmi dipercaya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Kekosongan ini pun menjadi sorotan, mengingat peran Sekda sangat vital dalam mengoordinasikan jalannya roda birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak, Fakhry Fitriana, membenarkan belum adanya pejabat yang ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.
“Benar, jabatan Sekda saat ini kosong. Kami masih menunggu arahan pimpinan untuk menentukan siapa yang akan ditugaskan sementara,” ujarnya saat dihubungi, Senin (3/11/2025).
Fakhry menjelaskan, pengisian jabatan bisa dilakukan melalui dua mekanisme, yakni penunjukan Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt).
Namun, hingga kini, keputusan final masih menunggu persetujuan dari pimpinan daerah.
“Biasanya jabatan Sekda ditunjuk pejabat eselon II. Prosesnya bisa lewat Plh dulu, baru kemudian Pj (penjabat). Kita tunggu saja keputusan resmi dari pimpinan,” tambahnya.
Selain kursi Sekda, delapan jabatan lain di lingkungan Pemkab Lebak juga diketahui masih kosong.
Beberapa di antaranya adalah dua staf ahli bupati dan enam kepala dinas seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas KB, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
“Untuk sementara, semua posisi itu diisi oleh Pelaksana Tugas agar pelayanan publik tetap berjalan normal,” terang Fakhry.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menilai, penunjukan Budi Santoso ke Pemprov Banten merupakan langkah yang tepat.
Ia menyebut, Budi merupakan sosok aparatur yang memiliki kemampuan teknokratis dan pengalaman birokrasi yang matang.
“Pak Budi paham betul persoalan pembangunan di daerah. Kepindahannya ke provinsi tentu menjadi kebanggaan bagi kami di Lebak,” kata Amir.
Menurutnya, keberadaan pejabat asal Lebak di lingkungan Pemprov Banten menjadi bukti bahwa daerah ini mampu mencetak birokrat berkompeten.
“Kami justru bersyukur, karena semakin banyak putra daerah yang dipercaya menduduki posisi strategis di tingkat provinsi. Itu berarti kualitas ASN kita diakui,” ujarnya.
Meski demikian, Amir berharap proses penunjukan Sekda definitif bisa segera dilakukan agar koordinasi lintas organisasi perangkat daerah tetap solid.
“Jangan sampai terlalu lama kosong. Sekda itu poros koordinasi. Kami berharap penunjukan segera rampung agar program pembangunan daerah berjalan maksimal,” tandasnya. (*/Sahrul).
