PANDEGLANG – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang tergabung dalam Forum Persatuan Paruh Waktu Indonesia (FPPWI) Kabupaten Pandeglang menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Badan Musyawarah DPRD Pandeglang pada Rabu (15/7/2026).
Audiensi ini menjadi wadah bagi para pegawai untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka.
Saat ini, status mereka masih berupa pegawai kontrak tahunan berdurasi satu tahun, dengan besaran gaji yang dinilai sangat minim, yakni berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan.
Melalui forum ini, para PPPK Paruh Waktu Pandeglang memperjuangkan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta prioritas pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu dalam seleksi CASN mendatang.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang M.M. Fuhaira Amin, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Syamsudin Aliandono, beserta anggota komisi E Supriadi dan Junaedi.
Turut hadir Kepala BPKD Pandeglang Gimas Rahadyan, Kepala BKPSDM Didin Pahrudin, serta perwakilan PPPK Paruh Waktu dari seluruh OPD di Pandeglang.
Anggota FPPWI, Dede, menilai bahwa kesejahteraan PPPK Paruh Waktu saat ini belum masuk dalam skala prioritas program pemerintah.
”Termasuk kesejahteraan guru. Pemerintah pusat terkesan lebih mengutamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih,” ujar Dede di hadapan peserta audiensi.
Ia menambahkan, kehadiran program MBG dan Koperasi Merah Putih memicu rasa ketidakadilan di kalangan PPPK Paruh Waktu.
Pasalnya, upah pegawai di program tersebut—yang sama-sama bersumber dari APBN—justru lebih besar dibandingkan gaji guru PPPK Paruh Waktu.
”Kami tidak menolak program MBG dan Koperasi Merah Putih. Akan tetapi, tolong perhatikan juga kesejahteraan PPPK Paruh Waktu,” tegasnya.
Merespons keluhan tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, M.M. Fuhaira Amin, menangkap esensi bahwa rekan-rekan PPPK Paruh Waktu sebenarnya tidak mempermasalahkan program nasional yang berjalan.
”Asalkan upah PPPK Paruh Waktu ditingkatkan. Kami sangat mendukung agar gaji bulanan mereka dinaikkan menjadi lebih layak dan pantas,” pungkas Fuhaira.***
