SERANG – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Adang Darmawan mengatakan, bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2016, terdapat 2.669 item (terdiri dari ribuan unit) aset yang masih bernilai Rp 0 dan Rp 1, atau dengan kata lain belum memiliki nilai yang sesuai.
Kondisi ini terbanyak ada pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
Ketiga OPD ini juga yang akan menjadi prioritas dalam inventarisasi dan penilaian aset dalam program kali ini, termasuk inventarisasi di seluruh OPD secara umum.
Adapun aset yang paling banyak memiliki nilai aset Rp 0 dan Rp 1 berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan irigasi.
“Mudah-mudahan dengan adanya inventarisasi ini ada feedback-nya menjadi ada. Inti inventarisasi adalah agar antara barang yang digunakan dengan fisiknya ada dan nilainya ada atau wajar,” katanya kepada awak media saat ditemui seusai acara di salah satu Hotel di Kota Serang, Rabu (8/11/2017).
Adang menyatakan bahwa penilaian aset masih belum memenuhi kriteria penilaian BPK. Penyebab penilaian aset belum diakui oleh BPK karena OPD menggunakan nilai aset pada saat ini sementara BPK menggunakan nilai pada saat perolehan.
Ia mencontohkan harga tanah saat diserahkan pada tahun 2010 maka harga tanah itu harus merupakan harga tanah pada tahun 2010, bukan harga di tahun 2017.
Cara melihat harga tanah pada masa lalu ada di Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun itu.
“Hasil penilaiannya belum memadai maka kita lakukan lagi. Progress mah banyak. Cuma ada beberapa yang kurang memadai pelaksanaannya sehingga kami mantapkan di tahun ini,” katanya. (*/Putra)
