Bangun Infrastruktur, Kelurahan Drangong Maksimalkan Dana Dari Pemkot Serang

SERANG– Pada triwulan I 2020, sebesar lima persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan telah dikucurkan untuk setiap kelurahan di Kota Serang. Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Serang pun mengintruksikan kepada seluruh Lurah agar menggunakan Dana Kelurahan (Dakel) sesuai dengan peruntukkannya dan tepat sasaran.

Atas dasar itulah, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang pun fokus dalam efisiensi pemerataan pembangunan infrastuktur bagi masyarakat. Sehingga dana kelurahan sesuai peruntukkannya dan tepat sasaran.

“Dalam pemanfaatan anggaran tersebut, kami mengikuti intruksi Pak Walikota berdasarkan juklak juknis yang sudah ada,” ucap Lurah Drangong, Slamet Santosa kepada faktabanten.co.id, Sabtu (6/6/2020).

Dari anggaran tersebut, Slamet menuturkan, pihaknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Seperti pembangunan drainase dan pembangunan jalan lingkungan (jaling) di Kelurahan Drangong.

Jalan lingkungan di Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang /Dok

“Karena jalan itu ada ranahnya PU, ranahnya Perkim. Jadi kita bangun itu jalan lingkungan yang lebarnya 1,5 sampai 2 meter. Sudah hampir merata. 80 persen sudah, tinggal sisa itu 20 persen,” ungkapnya.

Sementara untuk pembanguan drainase. Disampaikan Slamet, jika usulan pembangunan sepanjang 3000 meter akan diprioritaskan di tahun 2021. Itu karena, adanya pandemi covid-19 turut menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

“Drainase masih bertahap. Karena gak mungkin dana disalurkan kesitu semua. Tapi kita dorong swadaya dulu, dan sudah selesai 20 persen. Yang kita bangun juga sudah 20 persen. Jadi total 40 persen sudah. Sisanya nanti, mudah-mudahan 2021 target 3000 meter selesai,” paparnya.

Meski sempat mengaku dana 5 persen dari APBD ditambah DAU tambahan untuk kelurahan masih dirasa kurang. Namun ia menegaskan jika pihaknya akan tetap memaksimalkan anggaran yang ada. Bahkan, mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pembangunan pun turut dilakukan.

“Sebetulnya 5 persen dari APBD untuk kelurahan dipukul rata itu kurang adil yah. Karena kan setiap kelurahan itu kebutuhannya berbeda, jumlah penduduknya berbeda dan luasnya berbeda. Tapi saya coba dorong semangat masyarakat untuk bersama-sama kita secara swadaya juga untuk membangun lingkungan kita ini. Alhamdulillah respon masyarakat positif,” tukasnya.

Menurut Slamet, adanya pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan justru akan menopang dalam segi kebersihan lingkungan. Karena dinilai akan lebih mudah dalam mengedukasi masyarakat agar mau menjaga kebersihan lingkungan.

“Jadi kalau pembangunan ini bisa secara merata, nanti kita penekanan-penekanan kebersihan ke masyarakatnya bisa menjalur. Karena kalau kita bicara kebersihan, tapi kondisi jalan masih banyak yang tanah apalagi becek, itu seperti impossible. Nanti katanya ngomong doang,” tandasnya. (*/Adv)

Honda