IMM Serang Tegur Wabup: Aset Daerah Bukan Warisan Keluarga, Selesaikan Pakai Hukum Bukan Narasi Emosional
SERANG– Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Serang menyentil pernyataan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas soal polemik pengembalian aset Pemkab ke Pemkot Serang.
IMM menilai pendekatan emosional dan analogi anak-orang tua justru mengaburkan substansi masalah.
Ketua Bidang Hikmah dan Kajian Publik IMM Cabang Serang, Geri Wijaya, menegaskan aset daerah bukan objek warisan keluarga yang bisa diselesaikan lewat narasi sentimental.
“Kami hormati pernyataan Wabup sebagai dinamika demokrasi. Tapi persoalan aset daerah tidak bisa disederhanakan jadi relasi anak dan orang tua. Yang kita bicarakan ini kepastian hukum, tata kelola aset negara, dan pelayanan publik untuk warga Kota maupun Kabupaten Serang,” tegas Geri, Senin (1/6/2026).
Menurut Geri, baik Pemkab maupun Pemkot punya kewajiban sama yakni buka data ke publik. Masyarakat berhak tahu dasar hukum, nilai strategis, dan alasan administratif kenapa aset belum diserahkan.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi drama saling klaim. Pemerintah harus buka data dan argumentasi hukumnya secara transparan. Biar masyarakat bisa menilai objektif, bukan terjebak spekulasi,” katanya.
IMM juga mendorong Pemprov Banten dan Kemendagri turun tangan. Tujuannya memastikan proses penyelesaian aset berjalan adil, profesional, dan sesuai UU, bukan keputusan berbasis tekanan politik.
Geri mengingatkan, semangat otonomi daerah lahir untuk memperkuat pelayanan publik, bukan mempertahankan ego sektoral atau kepentingan politik jangka pendek.
“Kami harap semua pihak taruh kepentingan masyarakat di atas kepentingan institusi. Fokusnya bukan siapa menang-kalah. Tapi bagaimana aset ini bisa dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan warga Banten, khususnya Serang Raya,” tutupnya.
Polemik aset antara Pemkab dan Pemkot Serang sudah berlangsung lama dan kerap memicu gesekan administratif. IMM menilai, jika terus diselesaikan tanpa kepastian hukum dan transparansi data, maka konflik ini hanya akan jadi bola panas politik setiap periode pergantian kepala daerah.***
