SERANG – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menanggapi sejumlah catatan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Serang terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027.
Najib mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengapresiasi seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan RAPBD Tahun 2027.
Termasuk masukan Fraksi PDIP yang sebelumnya menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya terkait insentif bagi guru madrasah tsanawiyah (MTs) dan dukungan anggaran untuk sekolah menengah pertama (SMP) swasta.
“Ya, jadi kita mengapresiasi seluruh masukan dari seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Serang,” kata Najib Hamas saat ditemui usai rapat paripurna, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, masukan dari Fraksi PDIP tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi dan pembahasan Pemkab Serang bersama DPRD.
Terkait rencana pemberian insentif untuk guru MTs, Najib menyebut pemerintah daerah telah memberikan jawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang direncanakan dalam kegiatan, khususnya insentif untuk Madrasah Tsanawiyah itu sudah kita jawab tadi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Meski demikian, Najib membuka ruang apabila terdapat masukan baru dari DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan anggaran.
“Apabila ada masukan terbaru, ini menjadi bagian dari bahan untuk dibahas bersama dalam TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Anggaran, insyaallah,” katanya.
Selain persoalan insentif pendidikan, tingginya belanja pegawai juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Serang 2027.
Najib membenarkan bahwa proporsi belanja pegawai dalam rancangan anggaran masih berada di atas 38 persen.
“Iya, itu termasuk. Jadi persentasenya masih 38 persen lebih,” ucapnya.
Menurut Najib, persoalan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih mendalam antara Pemkab Serang dan DPRD.
Ia berharap, apabila terdapat ruang untuk melakukan pergeseran anggaran, kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik.
“Ini nanti sama-sama menjadi masukan yang berharga untuk pembahasan yang lebih lengkap, lebih detail,” katanya.
“Sehingga nanti pergeseran-pergeseran yang dimungkinkan diharapkan sesuai dengan masukan dari DPRD, yaitu mengoptimalkan untuk pelayanan publik atau masyarakat,” sambung Najib.
Disinggung mengenai kemungkinan adanya penambahan belanja modal dalam RAPBD 2027, Najib mengatakan peluang tersebut terbuka dalam proses perencanaan anggaran.
“Kalau bicara perencanaan, ada. Kita akan segera meningkatkan, peningkatan-peningkatan ya. Sesuai dengan S&K, syarat dan ketentuan berlaku,” tuturnya.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Serang memilih walkout saat rapat paripurna jawaban Bupati Serang atas pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027, Jumat (2/10/2026).
Sikap tersebut dilakukan setelah Fraksi PDIP yang kecewa Bupati serta TAPD dan banyaknya OPD yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut.***
