SERANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum Fraksi PDIP tersebut dibacakan Azmy Maulidy dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang yang membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (23/9/2026).
Salah satu sorotan utama Fraksi PDIP adalah struktur RAPBD 2027 yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih mendalam, terutama terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, belanja pegawai, hingga kesiapan anggaran mitigasi bencana.
Berdasarkan postur RAPBD yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Serang tahun anggaran 2027 direncanakan sekitar Rp3,210 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp3,259 triliun.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp48,775 miliar yang ditutup melalui pembiayaan.
Azmy mengatakan Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menjelaskan secara transparan dasar perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan transparansi mengenai dasar perhitungan SiLPA yang digunakan sebagai sumber pembiayaan, termasuk kepastian bahwa angka tersebut realistis dan tidak mengganggu keseimbangan fiskal daerah,” kata Azmy dalam pandangan fraksi.
Fraksi PDIP juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang 2027 yang direncanakan sekitar Rp1,133 triliun.
Angka tersebut disebut mengalami penurunan sekitar Rp16,875 miliar atau 1,47 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut Azmy, penurunan target PAD perlu mendapatkan penjelasan karena Kabupaten Serang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, termasuk keberadaan kawasan industri.
Fraksi PDIP mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari penyebab utama turunnya target PAD hingga strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah.
Salah satu yang disoroti adalah target pajak daerah yang disebut turun dari sekitar Rp796,83 miliar menjadi Rp770,01 miliar.
“Bagaimana strategi pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi tanpa membebani masyarakat?” ujar Azmy.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan perkembangan kontribusi kawasan industri terhadap PAD Kabupaten Serang serta pembaruan database wajib pajak dan potensi pajak daerah.
Menurut Azmy, peningkatan aktivitas ekonomi dan industri perlu diikuti dengan penguatan kapasitas fiskal daerah.
Sorotan berikutnya diarahkan pada belanja modal.
Dalam RAPBD 2027, belanja modal disebut hanya direncanakan sekitar Rp96,097 miliar, atau turun sekitar Rp72,137 miliar dan setara dengan penurunan 42,88 persen dibandingkan APBD 2026.
Fraksi PDIP mempertanyakan alasan penurunan tersebut di tengah masih banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat.
Azmy menyampaikan bahwa masyarakat masih membutuhkan pembangunan dan perbaikan berbagai infrastruktur, sehingga pemerintah daerah diminta menjelaskan prioritas belanja modal dalam RAPBD 2027.
“Penurunan belanja modal perlu menjadi perhatian karena masyarakat masih membutuhkan jalan yang baik dan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Selain belanja modal, Fraksi PDIP menyoroti struktur belanja pegawai dalam RAPBD Kabupaten Serang 2027.
Azmy menyebut belanja pegawai masih mengambil porsi besar dari keseluruhan belanja daerah.
Meski secara nominal disebut mengalami penurunan dibandingkan APBD 2026, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah memastikan struktur belanja tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Prinsipnya jelas, APBD harus menghadirkan pelayanan yang lebih baik, bukan sekadar membiayai birokrasi,” katanya.
Fraksi PDIP juga memberikan perhatian khusus terhadap anggaran kebencanaan.
Dalam RAPBD 2027, belanja tidak terduga direncanakan sekitar Rp12,55 miliar.
Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran tersebut ketika bencana sudah terjadi.
Azmy mendorong agar aspek mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari perencanaan anggaran sejak awal.
Kabupaten Serang memiliki wilayah pesisir yang menghadapi sejumlah risiko kebencanaan.
Karena itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah memperkuat program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), antara lain melalui pemetaan risiko gempa dan tsunami, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, simulasi kebencanaan hingga penyediaan sarana komunikasi darurat.
“Jangan sampai Kabupaten Serang baru menghitung kebutuhan ketika bencana besar sudah terjadi. Risiko harus dihitung sejak sekarang,” tegas Azmy.
Fraksi PDIP juga meminta pemerintah menjelaskan secara konkret berapa anggaran BPBD pada 2027 dan berapa porsi yang dialokasikan khusus untuk mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami.
Persoalan sampah juga masuk dalam catatan Fraksi PDIP.
Azmy menyinggung rencana dukungan anggaran untuk penanganan sampah, termasuk kebutuhan lahan dan armada yang berkaitan dengan rencana pembangunan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) Cilowong.
Fraksi PDIP meminta setiap anggaran penanganan sampah disertai kejelasan mengenai kebutuhan investasi, pengelola, biaya operasional, kapasitas sampah yang mampu ditangani hingga manfaat ekonomi bagi daerah.
“Jangan sampai pemerintah daerah mengeluarkan anggaran besar, tetapi persoalan persampahan masyarakat tidak kunjung selesai,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga meminta penjelasan mengenai rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp6,6 miliar.
Azmy mempertanyakan badan usaha yang akan menerima penyertaan modal tersebut, termasuk kemungkinan apakah dialokasikan kepada Perumda Air Minum Kabupaten Serang, Bank Banten, atau badan usaha lainnya.
Fraksi PDIP juga meminta kejelasan mengenai hubungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) terkait kepemilikan saham melalui penyertaan modal yang sebelumnya mencapai sekitar Rp36 miliar.
Menurut Azmy, persoalan tersebut perlu dijelaskan dalam pembahasan RAPBD agar kebijakan penyertaan modal memiliki dasar, tujuan investasi dan target yang jelas.
Di sektor pendidikan, Fraksi PDIP turut meminta pertimbangan pemerintah daerah mengenai rencana pemberian insentif bagi sekolah menengah pertama (SMP) swasta.
Azmy mengaitkan usulan tersebut dengan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah pertama.
Fraksi PDIP berharap kebijakan anggaran pendidikan dapat diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Serang.
Azmy menegaskan seluruh catatan tersebut masih akan menjadi bagian dari pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang menyadari rancangan struktur APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027 perlu dibahas secara seksama dan mendalam dalam forum pembahasan anggaran,” katanya.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta komisi-komisi DPRD sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDIP meminta agar RAPBD Kabupaten Serang 2027 tidak hanya dilihat dari sisi besaran anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan, menentukan prioritas belanja, memperkuat mitigasi bencana, menyelesaikan persoalan sampah serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat. ***
