CILEGON – Kota Cilegon yang usianya sudah berjalan 18 tahun dianggap dalam pembangunannya masih terbilang lambat. Hal ini didasari dari indikasi masih banyaknya kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon yang masih mengontrak dan jauh dari layak.
Seperti yang dikatakan Ali Fahmi, warga Kenanga, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, yang menyebutkan hanya beberapa instansi perkantoran Pemkot Cilegon yang dianggapnya layak.
“Untuk perkantoran instansi pemerintah saja masih baru beberapa yang bisa dikatakan layak, dan beberapa lainnya masih berstatus sewa dan jauh dari kelayakan. Kita punya gedung eks Matahari lama malah sekarang acak-acakan tak terawat setelah dijadikan kantor oleh beberapa dinas, dan entah karena apa sekarang malah berpindah lagi, dan memilih ngontrak,” katanya kepada faktabanten.co.id, Selasa (9/1/2018) pagi.
Selain itu, pria yang biasa dipanggil Kang Fahmi ini juga menyayangkan tidak terpusatnya gedung perkantoran Pemkot Cilegon dalam satu area serta seringnya berpindah-pindah.
Beberapa kantor OPD yang diketahui berstatus sewa kepada pihak ketiga, yakni diantaranya; Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), Kesbanglinmas, Dinas Koperasi dan UKM, BPM-PTSP, beberapa kantor UPT Dinas Pendidikan dan OPD lainnya.
“Kemudian hal yang kedua yang patut menjadi perhatian bersama adalah pembangunan kantor-kantor instansi yang tidak dalam satu area. Hal itu dapat terlihat masih banyak kantor instansi-instansi dibangun saling berjauhan, padahal dengan membangun instansi pemerintah dalam satu titik lokasi ini akan sangat memberikan kemudahan pelayanan yang terpadu, serta tidak membingungkan kepada masyarakat,” keluh Ali Fahmi.
Perkantoran OPD Pemkot Cilegon yang sulit diakses transportasi umum juga jadi kendala tersendiri.
“Apalagi sarana transportasi umum juga masih belum mendukung lantas kepadatan pengguna jalan yang semakin meningkat kemacetan. Tentu hal ini akan menjadi kendala bagi masyarakat,” imbuhnya.
Kang Fahmi juga berharap perlu adanya intropeksi bersama sehingga dengan terintegrasinya OPD Pemkot Cilegon mampu mewujudkan pembangunan yang baik dan terpadu, serta kenyamanan bagi masyarakat Cilegon.
“Semoga ini menjadi perhatian dan catatan kita bersama, semata mata bukan untuk menyudutkan akan tetapi menjadi koreksi yang sifatnya membangun demi mewujudkan Kota Cilegon yang berhasil dalam pembangunan dan dalam pelayanannya. Dan juga patut menjadi introspeksi bersama terutama para wakil rakyat harus lebih kritis serta harus lebih ketat dalam menjalankan fungsi kontrolnya,” tegas Kang Fahmi. (*/Ilung)
