PANDEGLANG – Pembangunan villa di Kampung Bengras Desa Sukanagara Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dikeluhkan warga karena selain merusak lingkungan dan biota pantai dengan adanya sempadan yang dibuat, juga diduga pembangunan tersebut tak berizin.
Tokoh masyarakat Desa Sukanagara, Sahri menyampaikan bahwa informasi yang sampai ke masyarakat adalah ditempat tersebut hanya akan dibuat pemecah ombak dan pemasaran, tapi kenyataannya justru pihak villa melakukan pengurugan pantai.
“Intinya bilangnya untuk pemecah ombak sama pemagaran. Kenyataan dibikin seperti dermaga, ada pengurugan dari bibir pantai ke laut, ada kurang lebih 150 meteran,” ucap Sahri kepada faktabanten.co.id, Minggu (22/7/2018).
Dikatakan Sahri, apa yang dilakukan oleh pihak pembangunan villa tersebut sudah merusak ekosistem laut serta membuat mata pencaharian masyarakat sekitar jadi menurun.
“Itu kan ada perusakan ekosistem laut, terus mata pencaharian masyarakat juga jadi menurun,” ujarnya.
Diakui Sahri, proses pembangunan villa di Kampung Bengras Desa Sukanagara Kecamatan Carita tersebut tak memiliki izin sesuai prosedur mendirikan bangunan, karena hanya ditandatangani oleh masyarakat dari 3 kampung saja.
“Yang saya tau HO nya ditandatangi nya oleh masyarakat tiga kampung, dari masyarakat Bengras, Cilurah dan Pasauaran, padahal Pasauran itu kan beda Kecamatan bahkan beda Kabupaten,” ungkapnya.
“Dan perwakilan dari tiga kampung itu kayaknya juga tidak tau kalau itu dibikin itu (dermaga),” imbuhnya.
Lebih lanjut Sahri memaparkan bahwa tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh baik pihak pembuat villa ataupun Kepala Desa Sukanagara ke masyarakat turut dikeluhkan oleh pihaknya.
“Tidak ada sosialisasi ke warga, Kepala Desa juga belum sosialisasi ke masyarakat. Kalau Kepala Desa diam, saya dan masyarakat lain yang akan gerak,” tegasnya.
“Selama pembangunan itu berjalan, saya belum pernah melihat perizinannya seperti apa,” sambungnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah bisa melihat persoalan yang kini tengah dihadapi oleh masyarakat Desa Sukanagara, serta kepada instansi terkait untuk bisa melakukan pengkajian dan peninjauan secara langsung ke lokasi karena diduga adanya mal administrasi dalam pembuatan villa di Carita.
“Harapan masyarakat pengen ditutup dan dikembalikan semula,” tandasnya.
Kepala Pemuda Desa Sukanagara, Saepulloh menambahkan bahwa proses penandatangan yang dilakukan oleh ketiga Desa tersebut unprosedural
“Kalau menurut saya, Pasauran itu tidak berhak memberikan izin karena beda wilayah, orang dukuh malah yang tidak ada,” kata Saepulloh.
“Bahkan katanya pembangunan itu dilindungi oleh KPMP Cinangka, padahal wilayahnya di Desa Sukanagara dan berada di Kabupaten Pandeglang, bukan Serang,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi ke lokasi pembangunan villa yang diketahui dari PT. Starmas Jakarta tersebut, Mandor pengerjaan pembangunan villa, Tata mengaku kalau dirinya tidak mengetahui soal pengurusan perizinan. Namun menurutnya, pembangunan villa yang dikerjakan oleh pihaknya tersebut sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar.
“Kalau perizinan, itu urusan bos, saya gak tau apa-apa, saya cuma pekerja,” ucap Tata.
“Pembangunan ini gak ada keluhan, sebelum kerja kita konfirmasi ke warga sini yang terdekat, baik RT, warganya dan kepala desa udah diberitahukan, dan semua mendukung,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sukanagara, Sartawi mengatakan bahwa perizinan pembangunan villa tersebut hanya baru sebatas lisan, dan pihaknya tidak pernah memberikan izin secara tertulis.
“Tidak ada perizinan secara tertulis, cuma baru secara lisan, itu pun buat pemagaran dan pemecah ombak bilangnya. Sosialisasi dulu ada ke saya di Bengras, tapi ke warga belum,” pungkasnya. (*/Ndol)
