LEBAK– Polemik yang mencuat antara Bupati Lebak Moch Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati (Wabup) Amir Hamzah menuai perhatian dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Ketua Umum PP IMALA, Ridwanul Maknunah, yang menilai dinamika tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi polemik terbuka di ruang publik.
Menurut Ridwanul, perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan hal yang lumrah.
Namun, ia mengingatkan agar hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas kerja dan arah pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti insiden dalam acara resmi yang memperlihatkan gestur Wakil Bupati yang dinilai nyaris melempar kue ke arah Bupati.
Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan sikap yang kurang tepat bagi seorang pejabat publik.
“Yang menjadi perhatian kami adalah potensi terganggunya program kerja dan arah pembangunan Kabupaten Lebak. Ketidak harmonisan ini, jika dibiarkan, dapat menghambat pencapaian visi Ruhay yang menjadi komitmen bersama,” tegasnya kepada Fakta Banten, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut, Ridwanul menilai bahwa dalam sistem pemerintahan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegaskan pembagian tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, pernyataan yang bersifat normatif seharusnya dapat dipahami secara proporsional.
“Seorang wakil kepala daerah harus mampu menempatkan diri secara tepat. Tidak perlu baper jika yang disampaikan adalah fakta dan ketentuan yang memang diatur dalam sistem pemerintahan. Itu bagian dari penegasan, bukan bentuk penghinaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, posisi wakil kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan.
“Energi pemerintah daerah seharusnya difokuskan pada kerja nyata untuk masyarakat, bukan pada polemik internal. Masyarakat Lebak membutuhkan kepemimpinan yang solid, bukan perdebatan yang berlarut-larut,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ridwanul mendorong seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera memperkuat komunikasi internal dan kembali fokus pada agenda pembangunan.
“Perbedaan pandangan itu biasa, tetapi jangan sampai mengganggu kepentingan yang lebih besar, yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/Sahrul)
