JAKARTA – Pemerintah mengaku mendorong percepatan pembangunan klaster industri baja di tiga wilayah, yaitu Cilegon di Banten, Batulicin di Kalimantan Selatan, dan Morowali di Sulawesi Tengah.
Pembangunan klaster industri baja khususnya di Cilegon, Banten, memang ditargetkan memproduksi sebanyak 10 juta ton baja pada tahun 2025.
Menteri Peridustrian Airlangga Hartarto mengatakan, produksi dari kelompok manufaktur terpadu harus mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor serta mewujudkan negara mandiri dari impor baja.
“Dengan adanya klaster 10 juta ton yang nilai investasinya mencapai US$4 miliar ini, memberikan multiplier effect (efek berlapis) melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional khususnya Banten,” ujar Airlangga dalam keterangan pers, baru-baru ini.
Produsen baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Posco, Nippon Steel dan Osaka Steel diminta berkolaborasi merealisasikan peta jalan pengembangan klater baja 10 juta ton tersebut.
Pembangunan klaster ini diklaim memberikan efek berlapis berupa penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 45.000 orang dan tidak langsung mencapai 375.000 orang. Selanjutnya, pendapatan pajak sekitar US$0,17 miliar dan kontribusi terhadap PDB sebesar 0,38 persen.
PT Krakatau Steel juga sudah bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Sango Corporation dalam pengembangan produk baja wire rod untuk kebutuhan sektor otomotif dengan nilai investasi mencapai US$95 juta di Cilegon.
“Pertumbuhan industri pengguna baja di Indonesia cukup baik, contohnya, industri otomotif yang diproyeksikan pada tahun 2025 akan memproduksi 3 juta unit mobil sehingga membutuhkan sebanyak 1,8 juta ton baja otomotif,” papar Menperin.
Sementara itu, kebutuhan crude steel (baja kasar) nasional saat ini tercatat 14 juta ton, namun produksi industri baja dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun. Kendati demikian, capaian produksi 8 juta ton tersebut, menempatkan Indonesia di peringkat keenam di Asia sebagai produsen baja kasar.
Kemenperin mengaku berupaya meningkatkan kapasitas produksi industri baja nasional dan mengarahkan pada pengembangan produk khusus bernilai tambah tinggi, misalnya untuk sektor otomotif, perkapalan maupun perkeretaapian. “Sehingga kita tidak perlu lagi impor,” tegas Airlangga.
Lihat juga: Tahun Depan, Industri Nonmigas Ditargetkan Tumbuh 5,67 Persen
Selain di Cilegon, terdapat pula program pembangunan kawasan industri berbasis baja di Batulicin, Kalimantan Selatan. Kawasan yang berdiri di atas lahan seluas 955 hektare ini diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 10 ribu orang. Saat ini sudah ada industri baja yang beroperasi, yaitu PT Meratus Jaya Iron and Steel serta dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan ferry.
Proyek selanjutnya, yakni pembangunan industri berbasis nikel dan baja tahan karat (stainless steel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini memiliki lahan seluas 2.000 hektare, dengan realisasi investasi sepanjang tahun 2015-2017 sebesar Rp80 triliun dan ditargetkan pada tahun 2019 mencapai Rp105 triliun.
Selain itu, pada periode 2015-2017, kawasan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu dan ditargetkan pada 2019 akan membuka kesempatan lebih dari 40 ribu tenaga kerja.
Dari kawasan tersebut, juga ditargetkan akan menghasilkan 4 juta ton stainless steel per tahun, dan pabrik baja karbon berkapasitas 4 juta ton per tahun. Apabila produksi stainless steel tercapai 4 juta ton per tahun, Indonesia diklaim akan menjadi produsen kedua terbesar di dunia atau setara produksi di Eropa.
“Melalui pendekatan klaster ini, karena sifatnya saling melengkapi, produk yang dihasilkan akan lebih berdaya saing serta memacu adanya inovasi dan peningkatan kualitas produk sesuai permintaan konsumen saat ini,” jelasnya.
Dia menyebutkan, baja dikategorikan sebagai sektor induk karena produknya merupakan bahan baku utama yang diperlukan bagi kegiatan manufaktur di sektor industri lainnya. Bahkan, baja juga dibutuhkan sebagai komponen penting dalam sektor infrastruktur secara luas yang antara lain meliputi bangunan dan properti, jalan dan jembatan, telekomunikasi, serta ketenagalistrikan. (*/ CNN Indonesia)
