CILEGON – Isu hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cilegon terhadap pemerintahan Helldy-Sanuji semakin menguat setelah diagendakan beberapa tahapan hak interpelasi tersebut.
Menanggapi hal itu Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon Sahruji mengaku prihatin, menurutnya itu adalah krisis solusi antara legislatif dengan eksekutif.
“Menjalankan roda pemerintahan itu dari dulu juga udah ada, tapi kan masih bisa dicarikan solusi yang terbaik, tidak dipertontonkan di khalayak masyarakat umum,” kata Sahruji di Kantor DPC PPP Kota Cilegon, Kamis, (13/1/2022).
Sahruji mengaku ingin fokus ke depan untuk mempersiapkan PPP mempunyai power politik yang kuat dan mempunyai fraksi sendiri.
“Karena kami ini fraksi aja gabung, ya saya sami’na waato’na aja lah ya melihat kondisi seperti ini, hanya cukup prihatin,” katanya.
Ketua Kadin Kota Cilegon ini juga mengakui bahwa selama ini belum ada interpelasi kepada eksekutif, karena hubungan antara legislatif dan eksekutif serta hubungan lintas partai berjalan dengan baik.
“Namanya pemerintahan itu kan bukan eksekutif saja atau legislatif saja, ya dua-duanya, harus membangun komunikasi yang baik, perbedaan itu pasti ada, tapi selama ini kan bisa terjalin dengan baik,” ujarnya.
“Kami masyarakat jangan dipertontonkan drama yang merugikan masyarakat, kalau kaya gini kan merugikan masyarakat, tidak menutup kemungkinan masyarakat juga menilai tidak penting,” pungkasnya. (*/Ihsan)
