SERANG -Sebanyak 40 ribu warga Banten nasibnya masih menggantung. Mereka sudah terdata masuk sistem, namun belum memiliki status desil kesejahteraan, sehingga belum bisa dipastikan dapat bantuan sosial atau tidak.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman mengungkapkan, puluhan ribu data tersebut sudah di-input tapi belum di-approve karena masih menunggu ground check atau verifikasi lapangan.
“Hampir 40.000 lagi belum masuk desil, masih ngambang. Sudah di-input tapi belum di-approve. Ini sedang bertahap dilakukan ground check untuk dicek si A masuk desil mana,” kata Lukman, Rabu (14/10/2026).
Proses verifikasi diakui berjalan lambat karena keterbatasan petugas di lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
“Petugasnya sedikit, penduduk banyak, jadi memang agak lama. Tapi ini terus berjalan 24 jam,” ujarnya.
Lambatnya verifikasi ini berbarengan dengan penyusutan kuota bansos Pemprov.
Jika tahun 2025 penerima bansos mencapai 42.735 orang, tahun ini turun menjadi 37.741 orang dengan anggaran Rp18,8 miliar.
Jumlah itu diprediksi akan kembali menyusut di APBD Perubahan dan APBD 2027.
Padahal, penentuan bansos sangat bergantung pada status desil. Pemprov Banten sendiri masih memberi toleransi lebih longgar.
Jika pemerintah pusat hanya memprioritaskan desil 1 dan 2 (miskin ekstrem), Banten masih mencakup desil 1 sampai 4.
“Kalau penanganan kita tetap pakai desil 1, 2, 3, 4. Karena yang desil 4 juga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin. Itu perlu kita jaga juga,” paparnya.
Sebelumnya, polemik juga muncul karena banyak warga berpenghasilan rendah justru masuk desil 6 ke atas (kategori mampu), sehingga kehilangan hak bansos hingga PIP/KIP.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana menegaskan, penentuan desil tidak dilihat dari gaji bulanan semata, melainkan dari 39 variabel.
“Secara prinsip desil itu pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok untuk membantu pemerintah melakukan prioritas,” kata Yusniar.
Variabel itu meliputi kualitas hunian, sanitasi, kepemilikan aset, hingga usia kendaraan.
Ia juga menyebut data desil bersifat dinamis dan diperbarui setiap triwulan karena kondisi warga bisa berubah akibat PHK atau musibah.
“Desil ini sifatnya dinamis karena perlu dilakukan pemutakhiran secara kontinu. Desil ini adalah posisi relatif,” pungkasnya.***