Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi.
”Betul,” kata Budi Arie dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan kunjungan kerja ke Aceh.
Di sana, Presiden menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh warga setempat serta meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat.

Kabar pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden RI sebenarnya telah mencuat sejak Selasa (10/11/2026), saat ia melakukan pertemuan intensif dengan Presiden Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembahasan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
”Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ujar Prasetyo Hadi.

Prasetyo menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil Gibran di tengah berbagai dinamika hukum dan politik yang sedang berkembang.
”Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelaskan Prasetyo.
Kendati demikian, pada hari Selasa tersebut, Presiden Prabowo belum memberikan keputusan resmi apakah menerima atau menolak permohonan pengunduran diri tersebut.
Ditemui di kantornya pada Selasa (10/11/2026), Gibran mengungkapkan bahwa Kepala Negara memberikan banyak masukan konstruktif untuk menghadapi dinamika politik yang menerpanya belakangan ini.
”Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” tutur Gibran di Istana Wapres.
Selain itu, Gibran menyatakan bakal berkoordinasi secara intensif dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna menyiapkan langkah Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.***


