Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Pandeglang Dilaksanakan Awal Agustus 2017
PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak akan di mulai pada akhir tahun 2017. Pasalnya jika Pilkades dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dikawatirkan akan mengganggu penyerapan anggaran yang sampai saat ini serapan APBD Pandeglang masih di bawah 50 persen.
“Kalau dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dikhawatirkan akan mengganggu penyerapan anggaran, tapi yang jelas akan dilaksanakan di akhir tahun 2017 ini” Ujar Irna Narulita.
Irna juga memastikan bahwa di Awal tahun 2018 sudah melantik Kepala Desa Definitif yang saat masih di jabat oleh para Penanggungjawab Sementara (PJS) dari Para Pegawai Sipil Negara yang saat ini bertugas di Kecamatan.
“Tapi kami memastikan di awal tahun 2018, kami sudah mempunyai Kepala Desa Definitif” kata Istri Ahmad Dimyati tersebut.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat, menuturkan bahwa pelaksanaan PILKADES Serentak akan dilaksanakan diawal Agustus mendatang dan akan melalui 35 Tahapan.
“Tahapan Pilkades akan dilaksanakan di awal Agustus mendatang, dan akan melalui 35 Tahapan” Ujarnya.
Taufik menjelaskan bahwa akan ada 108 Desa yang akan menggelar Pilkades serentak di kabupaten pandeglang, dan pihaknya memastikan bahwa pencoblosan/pemilihan sudah harus dilaksanakan di bulan November sehingga target pelantikan 108 kepala Desa di kabupaten Pandeglang bisa dilakukan di Bulan Desember mendatang
“Awal agustus mendatang tahapan Pilkades serentak sudah dilaksanakan, dan targetnya pencoblosan di bulan November, sehingga tahapan akhirnya adalah pelantikan yang akan dilaksanakan di bulan Desember 2017 mendatang” katanya.
Taufik juga memastikan pelaksanaan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang tidak akan mengganggu penyerapan anggaran dana desa, seperti yang di khawatirkan oleh Bupati pandeglang.
“Nggak lah, karena kan pelantikannya juga di bulan Desember ga mungkin terganggu penyerapan anggaran” katanya. (*)
