CILEGON – Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon dalam beberapa hari ini tampak dijaga ketat oleh sejumlah orang berpakaian hitam-hitam yang diketahui merupakan anggota LSM Laskar Pendekar Banten Sejati (Lapbas).
Setiap harinya ada belasan orang yang standy berjaga-jaga, dengan menggunakan atribut serba hitam.
Kabarnya kantor organisasi pengusaha yang berada di Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta tersebut dijaga sejak Hari Senin (1/4/2019) lalu, karena adanya isu upaya penyerobotan kantor, seiring terjadinya gejolak yang terjadi akibat perselisihan antar pengurus Kadin.
“Ini instruksi Ketua Lapbas Pak Sandes yang juga sebagai pengurus Kadin, jadi karena kita satu jiwa kita disuruh mengamankan saja,” ujar salah satu anggota Lapbas, Andi, saat ditemui faktabanten.co.id, Kamis (4/4/2019) siang.
Sementara itu, Ketua PAC Lapbas Citangkil sekaligus Komite Pengurus Kadin, Menyan menyatakan, Kadin Kota Cilegon sebagai mitra dan pembina Lapbas harus diberikan pengamanan untuk menjaga kondusifitas, terlebih menjelang Pemilu 2019 yang tinggal dua pekan lagi.
“Ini inisiatif kami melakukan pengamanan karena kami binaan Kadin. Ketua kami juga salah satu pembina di sini. Jadi harus diamankan. Ditambah menjelang pemilu kami tidak ingin ada hal yang membuat kondisi gaduh,” katanya.
Lebih lanjut Menyan juga menegaskan, adanya upaya penyerobotan atau penggembokan kantor Kadin merupakan upaya perebutan hak orang lain yang dilakukan oleh pihak lain, jelas tidak dibenarkan dalam aturan manapun dan merupakan pelanggaran hukum.
“Info yang diterima, akan ada upaya penggembokan kantor Kadin dari kubu mosi tidak percaya, padahal dalam Perpres Nomor 10 tidak ada aturan mosi tidak percaya, itu kan upaya politis. Gak bisa dong main rebut gitu, Pak Sahruji kan masih aktif. Historisnya dulu Kadin pernah digembok karena masa jabatannya saat itu sudah habis tapi dalam waktu dua bulan tidak bersegera membentuk panitia Mukota,” tegasnya.
“Kalau ada keluhan atau aspirasi, sebaiknya kan menghadap dan disampaikan langsung ke Pak Ketua, tidak membuat opini dan isu-isu yang mendiskreditkan Kadin di media,” tandas Menyan.
Sementara Muhammad Zaenal Arifin, salah seorang pengurus Kadin Cilegon malah mengaku resah dan tidak nyaman dengan keberadaan pasukan berbaju hitam yang ada di kantor Kadin.
Zaenal menyebut orang-orang yang berjaga di Kantor Kadin Cilegon saat ini adalah para preman bayaran. Dia juga menilai pelibatan anggota LSM dalam menyikapi polemik di Kadin Cilegon adalah langkah yang tidak tepat, dan membuah situasi semakin tidak kondusif.
“Saya mau ngantor dan para pengusaha yang mau mengurus sesuatu di kantor Kadin jadi tidak nyaman, dengan keberadaan preman-preman bayaran itu. Maksud dari pasukan-pasukan LSM itu berjaga di kantor Kadin itu, dasarnya apa? Tidak tepat untuk kondusifitas organisasi,” ujar Zaenal.
Dikatakannya, upaya penanganan konflik di tubuh Kadin Cilegon menjadi tanggung jawab dan kewenangan pengurus, dan harus diselesaikan dengan cara-cara organisasi dengan tetap berupaya menjaga kondusifitas.
“Bukan malah melibatkan pihak luar dan LSM yang tidak ada keterkaitan dengan Kadin. Tentu ini malah memperkeruh suasana, seolah-olah ada ketegangan dan memunculkan potensi anarkisme,” tegas Zaenal.
Dia berharap aparat kepolisian khususnya Polres Cilegon turun tangan dan menertibkan para anggota LSM yang mencampuri masalah di Kadin Cilegon.
“Harus ditertibkan dan diamankan oleh polisi preman-preman itu, jangan menjadikan Kantor Kadin tempat yang seolah-olah tidak kondusif. Kalau dibiarkan, nanti kubu yang lain juga terpancing untuk adu kekuatan dan bisa konflik,” pungkasnya. (*/Red)
[socialpoll id=”2521136″]
