PANDEGLANG – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang Menilai Bupati Pandeglang, Irna Narulita tidak serius dalam menangani persoalan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang, Pasalnya jika Bupati Pandeglang serius dalam menangani kesehatan masyarakat, maka penolakan terhadap pasien tidak mampu oleh Manajemen Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pandeglang tidak akan terjadi di Kabupaten Pandeglang.
Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Erin Fabian Anshori menuding Bupati Pandeglang, Irna Narulita tidak serius dalam menangani persoalan kesehatan di Kabupaten Pandeglang, Karena menurutnya jika Irna Narulita serius dalam menangani persoalan kesehatan, maka penolakan terhadap pasien tidak miskin oleh Manajemen RSUD Berkah Pandeglang tidak akan terjadi.
“Kami melihat bahwa Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat ini tidak serius dalam menangani persoalan kesehatan dikabupaten pandeglang, karena jika Irna serius maka penolakan terhadap pasien tidak mampu oleh manajemen RSUD Berkah Pandeglang tidak akan terjadi,” Kata Erin saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Pandeglang, Jumat (17/11/2017).
Baca Juga : Orang Sakit Dianggap Beban, DPRD Pandeglang Sesalkan Pernyataan Bupati
Erin menambahkan, Bupati Pandeglang seharusnya bisa mengantisipasi persoalan habisnya anggaran jaminan kesehatan daerah di RSUD Berkah Pandeglang, karena jika dilihat dari statemen Dirut RSUD Berkah Pandeglang, Firmansyah, habisnya anggaran Jamkesda terus habis pada bulan September 2017 lalu, maka kenapa tidak mengajukan kembali di APBD Perubahan 2017.
“Bupati Pandeglang, seharusnya bisa mengantisipasi persoalan (Dana Jamkesda Habis), itu kan habisnya dibulan September 2017 kenapa tidak mengajukan kembali di APBD perubahan, ini kan untuk masyarakat dikabupaten pandeglang,” ungkapnya.
Dilokasi yang sama, salah seorang anggota komisi IV DPRD Pandeglang, Hadi Mawardi juga sangat menyayangkan dengan terjadinya persoalan penolakan pasien dari masyarakat yang tidak mampu, hanya karena dana Jamkesda habis, karena menurutnya persolan kehabisan Anggaran ini tidak harus terjadi secara berkepanjangan.Padahal menurut Hadi Mawardi, pihaknya telah mengingatkan pihak eksekutif atau pemerintah untuk kembali menganggarkan dan Jamkesmas pada tahun 2017.
“RSUD kan sudah Tau kalau Anggaran Jamkesda sudah habis, seharusnya RSUD Berkah Pandeglang mengajukan kembali Anggaran Jamkesda di APBD Perubahan 2017,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Pihaknya pernah mengingatkan kepada pihak eksekutif khusunya TAPD terkait persoalan dana Jamkesda pada saat rapat APBD perubahan yang lalu, untuk segera menganggarkan kembali daba
“Saya ingat betul pada waktu pembahasan APBD Perubahan, kami telah mengingatkan kepada TAPD untuk menambahkan anggaran untuk Jamkesda, sepatutnya persoalan penolakan terhadap pasien tidak mampu ini tidak akan terjadi,” kata Hadi. (*/Gatot)
