Wisata Anyer

Pemkab Tangerang Ternyata Guyur Miliaran Rupiah Dana APBD untuk Percantik Kantor Polisi, Jaksa dan Hakim Sejak 2024

Dindik Hari Pahlawan

TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang diketahui mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga puluhan miliar rupiah untuk pembangunan serta renovasi gedung aparat penegak hukum (APH).

Alokasi tersebut mencakup institusi kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan yang berstatus instansi vertikal dan telah memiliki pos anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan pengalokasian APBD daerah ke instansi vertikal ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait urgensi, tujuan penggunaan anggaran, serta dampak manfaat langsungnya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Publik mempertanyakan apakah institusi penegak hukum tersebut tidak lagi memiliki alokasi mandiri dari pusat untuk pemeliharaan gedung, ataukah belanja publik untuk warga di Kabupaten Tangerang sudah terpenuhi seluruhnya sehingga anggaran daerah dialihkan untuk menyokong sarana instansi vertikal.

Berdasarkan penelusuran wartawan pada laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP), penyaluran APBD Pemkab Tangerang untuk pembangunan maupun renovasi kantor APH telah berlangsung sejak tahun anggaran 2024 melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB).

Indorama Hari Pahlawan

Pada 2024, Pemkab Tangerang menganggarkan dana untuk merenovasi ruangan dan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Kecamatan Tigaraksa. Paket pekerjaan tersebut memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp5 miliar, ditambah alokasi jasa konsultan yang mendekati angka Rp100 juta.

Pada tahun anggaran yang sama, aliran APBD Kabupaten Tangerang juga tercatat menyasar proyek renovasi gedung APH di luar wilayah administratif Kabupaten Tangerang. Melalui satuan kerja DTRB, Pemkab Tangerang mengucurkan dana sebesar Rp3 miliar untuk mempercantik gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Km. 6, Kecamatan Curug, Kota Serang, beserta paket jasa konsultan hampir Rp100 juta.

Berlanjut pada 2025, DTRB kembali merealisasikan pembangunan kantor kepolisian di wilayah administratifnya, yakni Gedung Polsek Sepatan di bawah naungan Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, dengan nilai anggaran sekira Rp13 miliar.

PT PCM Pahlawan

Proyek pembangunan gedung Polsek Sepatan tersebut belakangan menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dirilis pada 25 Mei 2026. Hasil audit BPK mengungkapkan adanya kekurangan spesifikasi pembangunan yang menimbulkan selisih pembayaran sekitar Rp220 juta.

Dalam dokumen LHP BPK tersebut dijelaskan bahwa permasalahan itu terjadi akibat Kepala DTRB tidak optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Temuan selisih bayar tersebut diakui oleh Kepala DTRB dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, Pemkab Tangerang menghibahkan aset daerah berupa lahan seluas 5.000 meter persegi di kawasan Puspemkab Tangerang kepada lembaga peradilan untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri (PN).

Selain hibah lahan, APBD sebesar Rp10 miliar juga dialokasikan untuk pembangunan struktur kerangka gedung yang direncanakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya.

Masih di tahun 2026, Pemkab Tangerang melalui satuan kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DPPP) turut menganggarkan dana sebesar Rp3,7 miliar untuk institusi kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Tangerang.

Anggaran tersebut diperuntukkan sebagai biaya pendampingan hukum dalam kegiatan belanja pengadaan tanah, yang hingga kini belum terinci secara terbuka pelaksanaan kegiatannya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala DTRB Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan, belum memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya.

Sementara itu, Sekretaris DTRB Kabupaten Tangerang, Erni Nurlaeni, hanya memberikan tanggapan singkat saat dimintai konfirmasi terkait proyek-proyek pembangunan dan renovasi gedung APH tersebut.

“Nanti kami cek,” kata Erni melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026). ***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien