Soal Rumah Roboh Akibat Bencana, Kades Juga Mengeluh Tak Ada Respon Pemkab Tangerang

TANGERANG – Pasca terjadinya angin kencang beberapa bulan lalu tepatnya pada bulan Juli 2017 di wilayah Desa Rancagong Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, yang meluluh lantahkan rata dengan tanah rumah keluarga miskin hingga kini belum juga ada titik terang soal bantuan.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Desa Rancagong pun mengeluh lambatnya Pemkab Tangerang dalam mengambil sikap atas laporan dari pemerintah desa.

“Saya sudah coba mengusulkan ke pemerintah dan ke dinas atas kejadian yang menimpa warga desa kami, tapi belum ada respon,” kata Suryadi, Kades Rancagong, kemarin.

Suryadi beralasan, Desa Rancagong tahun 2017 sudah mengusulkan 186 rumah tidak layak huni warganya, dan sebanyak 47 rumah yang menjadi prioritas termasuk didalamnya rumah saudara Firmansyah yang rumahnya ambruk untuk mendapat bantuan dari pemerintah.

Menurut Suryadi pihaknya hanya menunggu realisasi dari usulan tersebut.

“Melaui kades dan staf desa juga sudah mengupayakan tetapi entah ada apa sampai saat ini belum ada realisasi,” akunya.

“Saya juga sudah bicara kepada jaro karta dan RT Setempat untuk bersama-sama mencari solusi bergotong royong, intinya bersama sama lah kita bangun,” jelasnya

Ditempat terpisah, Ketua Harian LSM Pemuda Investasi Nusantara (PIN) Deni Iskandar menyesalkan lambannya respon pemerintah terhadap persoalan warganya.

Seharusnya pemerintah daerah tidak tutup mata dan bisa turun langsung ke tengah masyarakat yang terkena musibah.

“Kami atas nama Pemuda Investasi Nusantara, meminta agar dinas terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) dan Bupati Kabupaten Tangerang segera turun tangan meninjau langsung,” ungkap Deni Iskandar, Sabtu (15/4/2017).

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Tangerang, memiliki Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) yang tergolong besar di Provinsi Banten yang telah ditetapkan oleh DPRD, dimana APBD Kabupaten Tangerang tahun 2017 mencapai 4,5 triliun rupiah, jelas mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 4,20 triliun rupiah.

Namun besarnya APBD ini, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Tangerang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang, mencapai 795.252 jiwa.

“Melihat APBD tahun 2017 yang sudah ditetapkan, seharusnya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang ini menurun dan bisa diretas seharusnya oleh pemda,” imbuh Deni.

Sebagaimana untuk diketahui, Musibah yang terjadi selama rentan empat bulan lalu, membuat korban saat ini mengontrak rumah karena tidak mampu membangun rumah yang sudah roboh diterjang angin kencang. (*)

Honda