Angka Anak Tidak Sekolah di Banten Turun Drastis 47,20%, Akademisi: Sekolah Gratis Andra-Dimyati Jadi Kunci
SERANG – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) membuahkan hasil signifikan. Dalam kurun satu tahun, jumlah ATS di Banten turun drastis hingga 47,20 persen.
Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diakses melalui portal http://ats.data.kemendikdasmen.go.id, pada Triwulan III 2025 jumlah ATS di Banten masih berada di angka 52.496 anak.
Namun pada Triwulan III 2026, angka tersebut menyusut menjadi 27.719 anak.
Artinya, dalam 12 bulan terakhir, sebanyak 24.777 anak di Banten yang sebelumnya tidak bersekolah kini kembali mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan.
Tren penurunan ini tercatat konsisten sejak Triwulan IV 2025 dan terus berlanjut hingga Triwulan III 2026. Capaian ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa kebijakan pendidikan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah berjalan on the track.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Teguh Aris Munandar.
Ia menilai penurunan 47,20 persen merupakan angka yang tidak kecil dan menunjukkan adanya intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Menurut Teguh, salah satu kunci utama penurunan ATS adalah Program Sekolah Gratis yang digulirkan Pemprov Banten untuk jenjang SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta.
Program ini dinilai menjadi terobosan karena menyasar akar persoalan utama anak putus sekolah, yakni faktor ekonomi. Selama ini, banyak keluarga terpaksa menghentikan pendidikan anaknya karena tidak mampu membayar biaya sekolah, seragam, hingga pungutan lainnya.
“Program Sekolah Gratis layak dicatat sebagai terobosan kebijakan. Hambatan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama anak berhenti atau tidak melanjutkan sekolah, dan program ini menjawab persoalan tersebut,” ujar Teguh di Kota Serang, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, kebijakan yang mencakup sekolah swasta merupakan langkah progresif. Sebab, daya tampung sekolah negeri di Banten masih terbatas, sehingga peran sekolah swasta sangat vital. Dengan digratiskan, anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki alternatif untuk melanjutkan pendidikan.
“Ini bentuk keberpihakan yang nyata. Tidak hanya di negeri, tapi juga swasta. Ini memperluas kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk tetap sekolah,” jelasnya.
Teguh juga memberikan sorotan khusus terhadap Kabupaten Lebak. Di tengah tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang sulit, serta kondisi sosial-ekonomi yang kompleks, Lebak justru mencatatkan penurunan ATS tertinggi di Banten, yakni sebesar 52,71 persen.
Menurutnya, capaian Lebak menjadi indikator penting bahwa intervensi kebijakan Pemprov Banten dan Dindikbud Banten tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan seperti Kota Serang dan Kota Tangerang, tetapi juga menjangkau daerah pinggiran yang selama ini memiliki kerentanan tinggi terhadap putus sekolah.
“Lebak patut mendapat perhatian khusus. Penurunan tertinggi di wilayah yang memiliki tantangan akses pendidikan seperti Lebak, menjadi indikasi positif bahwa intervensi kebijakan juga menjangkau daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar,” paparnya.
Tidak hanya Lebak, penurunan ATS juga terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten, mulai dari Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, hingga Kota Tangerang Selatan. Pemerataan ini menunjukkan bahwa upaya Pemprov Banten bersifat menyeluruh.
Lebih lanjut, Teguh menilai keberhasilan ini tidak lepas dari kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dalam memperkuat sistem pendataan, pemantauan peserta didik, serta koordinasi intensif dengan satuan pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menekankan, persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan pembiayaan. Diperlukan pemetaan yang akurat untuk membedakan dua kategori utama ATS, yakni Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Drop Out (DO) atau putus sekolah di tengah jalan.
Kategori LTM, kata Teguh, membutuhkan strategi advokasi dan motivasi agar lulusan SMP mau melanjutkan ke SMA/SMK. Sementara kategori DO membutuhkan intervensi pencegahan, seperti pendampingan, bantuan sosial, dan deteksi dini anak yang berisiko berhenti sekolah.
“Persoalan ATS tidak cukup diselesaikan melalui bantuan pembiayaan pendidikan, tetapi juga membutuhkan pemetaan persoalan secara akurat. LTM dan DO butuh pendekatan yang berbeda,” tegasnya.
Teguh berharap tren penurunan ATS yang sudah terbentuk sejak akhir 2025 ini dapat terus dijaga konsistensinya. Menurutnya, komitmen Pemprov Banten harus terus diperkuat dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan guru, dan penguatan sarana prasarana sekolah, terutama di daerah 3T.
Ia mengingatkan, penurunan angka ATS jangan hanya menjadi capaian statistik semata, tetapi harus diterjemahkan menjadi semakin banyaknya anak Banten yang benar-benar bisa menyelesaikan pendidikan hingga tuntas dan berkualitas.
“Ke depan, konsistensi kebijakan harus dijaga, disertai penguatan pendataan. Dengan demikian, penurunan ATS tidak hanya menjadi angka, tetapi berujung pada semakin banyak anak Banten yang memperoleh kesempatan belajar dan menyiapkan SDM Banten yang unggul, berdaya saing, dan memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan,” pungkasnya. (*/Ajo)
