SERANG – Dalam rangka menyongsong semangat pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di empat kabupaten/kota di Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banten menggelar kegiatan launching Website baru dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang bertajuk ‘Wajah Baru Pelayanan Informasi Bawaslu Provinsi Banten dan Deklarasi Awasi Bersama Pilkada Serentak Tahun 2020’ di salah satu Hotel yang ada di Kota Serang, Jumat (13/3/2020) malam.
Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bawaslu Banten, dalam rangka menciptakan perubahan-perubahan guna memperbaiki proses pengawasan, salah satunya dalam bentuk pelayanan informasi.
“Kami mengapresiasi setiap melakukan perubahan-perubahan, saya memberikan applause untuk Bawaslu Banten. Mudah-mudahan website yang baru di Bawaslu Banten diikuti Bawaslu kabupaten/kota yang lain,” ujar Fritz Edward Siregar, dalam sambutannya.
Ia mengharapkan launching website tersebut dapat menjadi upaya pengawasan Bawaslu Banten untuk yang lebih baik lagi.
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi menjelaskan, keterbukaan informasi melalu website itu menjadikan hal yang sangat penting. Karena dengan hanya melibatkan publik kerja-kerja pengawasan akan berhasil.
“Kami ingin melibatkan Pemilu dan pengawasan ini menjadi gerakan budaya yang menjadikan kebiasaan masyarakat sejak dini,” katanya.
Meski saat ini sedang gencar soal wabah virus corona, lanjut Didih, sehingga pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan nantinya terbatas, terutama soal proses pengawasan pada masa kampanye. Namun pihaknya mengaku tetap berupaya untuk tidak mengabaikan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan.
“Kita saat ini dihadapkan masuk wabah Corona, pertemuan-pertemuan sangat terbatas sekali, kita tetap berusaha dan berdoa dan waspada dan tidak menyepelekan wabah yang ada,” terangnya.
Di lain hal, Amin Safari Lubis selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Banten, mengharapkan bahwa saat Pilkada 2020 ada keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga terwujudnya Pilkada yang partisipatif. (*/Qih)
