Pengusaha Lokal Soroti Kinerja BPBJP Kota Cilegon yang Sering Gagal Lelang

pcm koperasi

CILEGON – Banyaknya tender paket proyek infrastruktur di Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Kota Cilegon yang gagal lelang dan pelaksanaan tender yang kerap diundur, kembali mendapat sorotan dari masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengusaha lokal Cilegon, Hamami. Menurutnya, persoalan itu akan berpengaruh dan dapat menghambat pembangunan di Kota Cilegon yang sudah dirancang dan direncanakan dalam program RPJMD.

“Kalau tender banyak yang mundur karena adanya kepentingan tarik ulur oknum di sana, jelas akan berpengaruh pada kualitas bangunan. Apalagi sampai gagal lelang seperti paket Dinas PUPR berupa proyek Urugan Gedung Baru Dinsos, paket Lenscape Dispora. OPD-OPD tahun depan akan semakin terbebani oleh PR anggaran tahun ini,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (21/11/2019) sore.

“Bagaimana kalau nanti BPK masuk mengaudit, akan banyak temuan di lapangan. Tapi kami juga heran kemarin Cilegon dapat status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sementara program kegiatan tidak berjalan baik,” imbuhnya.

Selain itu, Hamami juga mempertanyakan lemahnya fungsi OPD di antara pemangku kebijakan. Ia pun menduga banyaknya “pesanan” sehingga membuat banyak pihak saling menyalahkan ketika tejadi lambatnya lelang kegiatan. Terlebih dengan terbuktinya gagal lelang.

“Kuat dugaan adanya faktor “pesanan”, tender diulur-ulur, dan ketika calonnya gugur lelang batal. Sehingga dugaan agar bisa terjadinya penunjukan langsung (PL), contoh Gedung Setda dan JLU. PL boleh sesuai Perpres dan Pemermenkeu, tapi jangan mengada-ada dalam proses lelang,” bebernya.

Bahkan Hamami juga mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Inspektorat akan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam persoalan ini.

“Inspektorat sudah beberapa kali mengingatkan Barjas soal sistem lelang kegiatan, tapi menemui jalan buntu. Ketika sistem ULP ada masalah tapi alasan tidak tahu, padahal Pokja mempunyai ID,” tegasnya.

Loading...

Saat coba dikonfirmasi, Kabag ULP, BPBJP Kota Cilegon Mariano melalui telepon selulernya, ia secara tegas membantah adanya “pesanan” dari pihak tertentu dalam proses lelang.

“Gak benar itu kalau ada pesanan atau titipan ini itu, justru mereka yang pengen kita menangkan, kita justru menghindari pesanan itu. Kalau lelang yang sengaja diundur itu 100 persen gak ada, ada yang ditunda juga karena kita evaluasi dan kita umumkan,” tegasnya.

Saat disinggung soal ketidaktahuan pihak PPK atau OPD terkait akan adanya pembatalan lelang, seperti paket proyek Landscape Dispora dan Urugan Gedung Baru Dinsos dari DPUTR, Mariano juga membantah dan menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberitahukannya.

“Batal lelang karena tidak ada yang memenuhi persyaratan dan itu sesuai ketentuan. Gak betul itu kalau mereka tidak tahu, kita sudah surati OPD atau PPK terkait kok. Kalau ke kantor kita tunjukkan bukti surat keluarnya,” jelasnya.

BPRS CM tabungan

Menanggapi persoalan ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga menegaskan pihaknya akan segera memanggil pihak BPBJP dan OPD-OPD yang mengalami gagal lelang.

“Kita akan memonitor seluruh pekerjaan di OPD terkait, karena apa, kita tidak akan ikut campur masalah yang lain, ini agar kepentingan masyarakat dan pembangunan tetap berjalan lancar,” tegasnya.

Ia juga akan mempertanyakan sebab yang membuat terjadinya gagal lelang yang sudah direncanakan dengan matang. Apakah hal itu terjadi karena ketidaksiapan OPD, sistem di ULP atau karena memang ada faktor lain.

“Kayak lelang gagal sekarang, bagaimana ini bisa terjadi, masa ngitung nilai pekerjaan tidak bisa. OPD-OPD gak mungkin gak punya orang-orang profesional menghitung secara detail, DED sudah disiapkan. Kita juga akan evaluasi anggarannya, rasional gak,” ujarnya.

“Kita akan panggil Barjas dan OPD-OPD terkait yang sampai gagal lelang, mungkin Desember lah. Ke depan di tiap triwulan atau 2-3 bulan sekali, kita akan intens mengontrol kinerja mereka,” tandasnya. (*/Ilung)

Koperasi
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien