CILEGON – Menanggapi pernyataan Walikota Cilegon dalam beberapa kesempatan yang menuding keterlambatan JLU (Jalan Lingkar Utara) karena adanya praktik percaloan tanah, hal ini dinilai tidak tepat dan mengada-ada.
Bahkan sejumlah kalangan menuding balik, bahwa sesungguhnya keterlambatan pembebasan JLU, karena memang perencanaan proyek tersebut tidak sesuai keinginan masyarakat, sehingga ada penolakan rute JLU yang dianggap tidak tepat sasaran.
Seperti yang dikatakan Komandan Organisasi Masyarakat PETA BAJA (Pembela Tanah Air Banten Jaya) Malik Ibrohim. Menurutnya, keterlambatan itu karena adanya masyarakat yang menolak rute yang direncanakan, sementara walikota tidak mau menerima aspirasi dari masyarakat.
“Jadi wajar kalau masyarakat menolak, karena memang JLU itu yang sekarang ini rute nya jauh dari harapan masyarakat dan telah melenceng jauh dari rumusan awal pembangunan JLU untuk kesejahteraan rakyat. JLU terlambat itu karena Walikotanya tidak pro rakyat,” ungkap Malik kepada Fakta Banten, Selasa (18/7/2017).
Malik juga menegaskan, sebaiknya Walikota Cilegon tidak mencari kambing hitam dalam persoalan tersebut.
“Walikota sebaiknya jangan mencari kambing hitam dengan menuding adanya calo tanah karena itu bisa jadi blunder bagi Pak Walikota sendiri,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan aktivis Pemuda asal Kecamatan Purwakarta, Ressa Ahmad Perdana.
Saat menggelar pertemuan Selasa sore (18/7/2017), Ressa menyampaikan pendapatnya supaya JLU melintasi tanah kosong sebagaimana pendahulunya Jalan Lingkar Selatan (JLS).
“Menurut hemat kami sebaiknya pembangunan JLU tersebut melintasi tanah kosong seperti JLS yang digagas oleh Almarhum Bapak Haji Aat Syafa’at itu sangat bagus, karena meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan membuka jalur alternatif untuk menghubungkan jalan ke daerah yang tertinggal. Kalau kita melihat jalur JLU saat ini, itu masuk pada jalur perkotaan, ironisnya lagi JLU tidak jauh dari jalan beton yang sudah ada dan juga masuk ke perumahan,” ungkap Ressa.
Ressa menilai perencanaan JLU saat ini sudah melenceng dari tujuan awalnya, dan harus dievaluasi.
“Ini katanya JLU buat industri padat karya, kalau masuk perumahan namanya padat penduduk dong, ditambah lagi masuk lokasi perusahaan, ini kan jauh sudah dari tema awal,” terang Ressa, mengaku heran.
Aktivis pemuda lainnya Qomarudin Fakot, yang merupakan Ketua KNPI Kecamatan Purwakarta, menyarankan kepada Walikota agar mencari solusi yang baik bukan mencari kambing hitam, dan meminta pihak legislatif mengawasi pembangunan JLU ini agar sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Saya menyarankan kepada Walikota agar mencari solusi terbaik dengan mengubah JLU ke lahan yang kosong, bukan mencari kambing hitam tuding sana tuding sini, itu jauh lebih bijak. Untuk Hal ini kami meminta kepada para wakil rakyat Cilegon agar juga buka mata buka hati dan mengawasi pembangunan JLU serta memberikan masukan kepada eksekutif supaya pembangunan JLU ini benar-benar pro rakyat bukan pro konglomerat,” ujarnya.
“Karena pada prinsipnya kami para pemuda dari KNPI juga mendukung gagasan cerdas dari Pak Walikota asalkan tepat sasaran dan pro rakyat,” tegas Fakot. (*)
