JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tak dapat menyembunyikan kekecewaannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, dalam rapat terbatas dengan topik pagu indikatif anggaran tahun 2020 yang digelar di Kantor Presiden, Muhadjir mengaku alokasi anggaran Kemendikbud tahun depan dipangkas nyaris Rp 1 triliun.
“Tak ada [penambahan anggaran]. Malah kurang. Kecil pengurangannya nggak sampai Rp 1 triliun,” kata Muhajdir di kompleks kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Muhadjir menjelaskan, keputusan pemangkasan alokasi anggaran Kemendikbud tersebut merupakan kewenangan penuh dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku pengelola anggaran.
“Itu wewenang penuh dari Ibu Menkeu [Sri Mulyani Indrawati],” tuturnya.
Anggaran yang dipotong itu, kata Muhadjir, sebagian akan dialihkan untuk pendidikan vokasi dan diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merevitalisasi sekolah rusak.
“Tahun 2020 ada 73 SMK negeri yang kita rencanakan revitalisasi,” jelasnya.
Terlepas dari hal itu, Muhadjir mengatakan bahwa sejatinya pemangkasan tersebut tak terlalu mempengaruhi program kerja di Kemendikbud. Pasalnya, kebijakan pendidikan sepenuhnya akan berada di pemerintah daerah.
Namun, pemerintah daerah pun tidak bisa terus-terusan mengandalkan kas daerah yang dimilikinya. Muhadjir masih berharap, bendahara negara dapat mempertimbangkan agar pemangkasan anggaran lebih dipersempit.
“Ada wilayah yang sangat tertinggal dibanding daerah lain dan tidak mungkin melakukan percepatan karena APBD sangat terbatas. Itu juga Kemendikbud masih harus ikut campur,” jelasnya.
“Karena itu kita masih berharap ada anggaran yang cukup memadai yang bisa digunakan Kemendikbud melakukan itu, sehingga proses percepatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia terwujud,” kata Muhadjir. (*/CNBC)
